Byklik.com | Kuala Simpang – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus meninjau kondisi sungai dan muara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, serta memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Kuala, Minggu, 4 Januari 2026.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya terpadu pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir serta pendangkalan sungai.
Kegiatan diawali dengan peninjauan udara menggunakan helikopter untuk melihat secara menyeluruh kondisi alur sungai, sedimentasi, dan kawasan muara Tamiang. Selanjutnya, Menhan melakukan peninjauan langsung menggunakan kapal menyusuri sungai hingga muara guna memahami secara detail kondisi lapangan.
Usai peninjauan, Menhan memimpin rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway. Rapat tersebut dihadiri Wakil Panglima TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan, Pangdam Iskandar Muda, serta Bupati Aceh Tamiang.
Rapat koordinasi membahas sinkronisasi rencana teknis pelaksanaan Satgas Kuala, kesiapan alat berat dan dukungan logistik, serta integrasi program normalisasi sungai dan muara dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Dalam arahannya, Menhan menegaskan bahwa pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala direncanakan mulai dilakukan dalam dua minggu ke depan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses normalisasi sungai dan muara Tamiang secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Menhan juga menekankan bahwa pembentukan Satgas Kuala tidak hanya berfokus pada pengerukan sungai, tetapi memiliki tujuan strategis untuk mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian masyarakat di kawasan bantaran sungai dan muara. Normalisasi alur sungai diharapkan dapat memulihkan akses transportasi air, aktivitas nelayan, pertanian, serta perdagangan lokal yang terdampak banjir dan pendangkalan.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi terpadu melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah, guna memastikan penanganan pascabencana memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.***
