ByKlik.com | Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya percepatan digitalisasi bantuan sosial untuk memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Ia menyebut digitalisasi bansos sebagai agenda strategis pemerintah dalam menjamin hak kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu.
“Masalah sosial dan bantuan sosial merupakan tugas negara. Konstitusi mengamanatkan perlindungan bagi masyarakat tidak mampu dan orang terlantar,” ujar Tito dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional yang digelar hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Tito menjelaskan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan urusan sosial sebagai salah satu dari enam urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Meski berbagai program bansos telah berjalan, penyalurannya masih terkendala ketidaktepatan sasaran dan perubahan data penerima.
Ia mencontohkan sejumlah kasus penerima yang telah pindah alamat, berubah status ekonomi, hingga meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai penerima. “Ada yang tadinya nganggur, sekarang sudah jadi TNI, Polri, atau ASN. Ada yang pindah daerah. Data itu bergerak,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, Presiden Prabowo menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mempercepat digitalisasi bansos. Salah satu terobosan penting adalah peluncuran pilot project di Banyuwangi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Ditjen Dukcapil.
Ditjen Dukcapil, kata Tito, telah merekam data biometrik 99 persen penduduk—sidik jari, iris mata, dan wajah—sehingga mampu mencegah duplikasi penerima. Data ini menjadi fondasi penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Bappenas bersama BPS, yang kini digunakan dalam digitalisasi bansos agar penyaluran semakin tepat dan efisien.
Forum tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, MenPANRB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta pejabat terkait lainnya.
