ByKlik.com | Banda Aceh — Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat Aceh jika pelaksanaannya memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal.
Penegasan tersebut disampaikan Nasir saat rapat koordinasi penyelenggaraan MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Aceh, koordinator wilayah, serta kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG kabupaten/kota di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, 22 Januari 2026.
Nasir mengungkapkan, saat ini ratusan dapur MBG telah terbentuk dan jumlahnya terus bertambah. Apabila target lebih dari 900 dapur MBG terealisasi, maka sekitar Rp7 triliun anggaran akan beredar melalui program tersebut.
Menurutnya, nilai ekonomi sebesar itu harus dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian daerah, bukan justru mengalir ke luar Aceh akibat ketergantungan pada pasokan bahan baku dari provinsi lain.
“Distribusi memang penting, tetapi yang lebih krusial adalah ketersediaan stok bahan baku di daerah. Jangan sampai dapur MBG justru membeli bahan dari luar Aceh,” ujar Nasir.
Ia menjelaskan, jika minimal 70 persen kebutuhan bahan baku dapur MBG dibelanjakan di Aceh, maka sekitar Rp5 triliun dana akan berputar di dalam daerah. Perputaran dana tersebut dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
Nasir menegaskan, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan pasokan bahan baku di wilayah masing-masing. Ia meminta seluruh dinas teknis dilibatkan secara aktif untuk mendorong peningkatan produksi masyarakat, mulai dari sektor pertanian hingga peternakan.
“Ini bukan sekadar wacana. Anggarannya sudah tersedia di MBG, tinggal bagaimana kita mengelolanya agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Aceh,” tegasnya.
Dengan optimalisasi belanja bahan baku lokal, Nasir optimistis program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah dan menekan angka kemiskinan di Aceh.
