Byklik.com | Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengecam keras dugaan sabotase terhadap jembatan bailey di Desa Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat tidak berperikemanusiaan karena dilakukan di tengah upaya penanganan bencana yang membutuhkan kekompakan seluruh elemen bangsa.
Maruli menyampaikan, jembatan bailey yang dibangun untuk mendukung akses masyarakat terdampak bencana diduga dirusak dengan cara melepas baut-baut pengikat. Akibatnya, struktur jembatan mengalami pergeseran dan berpotensi membahayakan keselamatan warga.
“Kami tidak menyangka masih ada pihak yang melakukan tindakan seperti ini, apalagi saat masyarakat sedang tertimpa bencana. Ini sangat tidak berperikemanusiaan dan dapat mengorbankan keselamatan warga,” ujar Maruli dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana menjelang akhir tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 29 Desember 2025.
Ia menjelaskan, dugaan sabotase tersebut telah terdokumentasi dengan jelas, termasuk bukti pergeseran struktur jembatan akibat baut yang dilepas. Menurutnya, seluruh upaya pembangunan dan penanganan bencana dilakukan semata-mata untuk keselamatan masyarakat, tanpa kepentingan lain.
Maruli juga mengapresiasi kerja keras aparat dan petugas di lapangan yang terus bekerja siang dan malam selama masa tanggap darurat. Pemerintah, kata dia, secara berkala mengirimkan bantuan logistik dan peralatan melalui jalur laut ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk material jembatan, alat kerja, pakaian, sepatu, serta perlengkapan pendukung lainnya.
Selain itu, unsur pengamanan dan pemadam kebakaran turut dikerahkan untuk memperkuat respons darurat di lokasi bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Maruli mengklaim penanganan bencana kali ini berlangsung relatif cepat. Hingga kini, sebanyak 12 unit jembatan bailey telah dan sedang dibangun, sementara dua jembatan permanen ditargetkan segera rampung. Penyediaan air bersih serta infrastruktur dasar lainnya juga terus dikebut.
“Dari pengalaman penanganan berbagai bencana sebelumnya, respons kali ini termasuk yang tercepat. Presiden memimpin langsung dan memberikan arahan yang jelas sehingga pelaksanaan di lapangan berjalan efektif,” katanya.
Pemerintah juga meminta dukungan media untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan hunian sementara (huntara). Menurut Maruli, pembangunan hunian tetap membutuhkan waktu lebih panjang, sementara huntara disiapkan agar warga dapat segera menempati tempat tinggal yang layak dan aman.
“Hunian tetap memerlukan proses yang tidak singkat. Huntara disiapkan agar dalam waktu sekitar satu bulan masyarakat sudah bisa tinggal dengan aman,” jelasnya.
Ke depan, pemerintah menargetkan penguatan infrastruktur tambahan serta penyempurnaan perlengkapan jembatan yang dijadwalkan rampung pada Januari hingga Februari mendatang. Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan akses transportasi, ketersediaan air bersih, serta kualitas hidup masyarakat terdampak bencana.
“Semoga seluruh upaya ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak,” pungkas Maruli.***
