Byklik.com | Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe didesak memiliki kepedulian lebih dalam hal penyediaan fasilitas dan pendidikan demokrasi bagi penyandang disabilitas. Dengan tersedianya fasilitas dan dukungan pendidikan, termasuk dalam pemilihan umum dan demokrasi, penyandang disalibilitas bisa hidup setara dengan kaum nondisabilitas.
Hal itu disampaikan Ketua Penyandang Disabilitas Kota Lhokseumawe, Tgk Hasbullah, ketika menghadiri acara Penguatan Kelembagaan Bawaslu atau Panwaslih Kota Lhokseumawe di Hotel Diana, Lhokseumawe, Senin, 15 September 2025.
Menurut Tgk Hasbullah, penyandang disabilitas merasa fasilitas umum belum ramah bagi mereka, termasuk di masjid-masjid. “Kami sudah sampaikan beberapa kali, tapi belum ada kebijakan yang memihak kepada kaum disabilitas di lapangan,” ujar Tgk Hasbullah ketika anggota DPRK Lhokseumawe, Nurbayan, menjadi narasumber menggantikan ketua DPRK.
Selain fasilitas di tempat umum termasuk rumah ibadah, Tgk Hasbullah juga mengkritisi kurangnya pelibatan kaum disalibitas dalam pengambilan kebijakan umum di Kota Lhokseumawe. Ia mengungkapkan, dalam beberapa kegiatan di Panwaslih Kota Lhokseumawe, sering diundang, bahkan menjadi narasumber.
“Tapi kami mengharapkan ada pendidikan lebih berdampak bagi penyandang disabilitas, jangan sekadar jadi peserta saja,” kritik Tgk Hasbullah. Ia mengakui, dalam tahapan pemilu kaum disabilitas sering mendapatkan undangan, tetapi momen seperti itu belum cukup untuk penguatan pendidikan dan demokrasi bagi penyandang disabilitas.
Menurut Tgk Hasbullah, dibutuhkan program jangka panjang untuk mendukung kemandirian kaum disabilitas dalam berbagai bidang, termasuk dalam pendidikan ekonomi dan demokrasi. “Jangan sampai hanya program di momen pemilu saja,” katanya.
Anggota DRPK Lhokseumawe, Nurbayan, mendukung lahirnya kebijakan yang mendukung bagi penyandang disabilitas. “Di sejumlah masjid, misalnya, saya sudah sampaikan fasilitas untuk penyandang disabilitas perlu dibangun,” kata anggota dewan dari PKS tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Malikussaleh, Taufik Abdullah, MA, memaparkan perlu adanya program yang fokus pada kemandirian di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan partisipasi penuh kaum disabilitas, agar mereka bisa jadi aktor dalam pembangunan. “Jadi bukan sekadar penerima bantuan semata,” katanya.
Taufik yang juga hadir di acara penguatan Bawaslu Lhokseumawe itu menambahkan, pemerintah daerah, partai politik, dan lembaga seperti Panwaslih Kota Lhokseumawe, harus bersinergi untuk memperkuat pemahaman kaum disabilitas tentang hak politik, hak suara, dan hak berpartisipasi dalam membuat keputusan publik.
“Proses demokrasi di Kota Lhokseumawe harus bersifat inklusif terhadap mereka. Bukan saja program momentum di saat pemilu dan pilkada seperti seperti sosialisasi, tetapi juga pendidikan demokrasi jangka panjang yang memungkinkan lahirnya politisi atau pemimpin dari kaum disabilitas,” pungkas wakil dekan III Fisipol Universitas Malikussaleh tersebut.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Lhokseumawe, Ayi Jufridar, menyebutkan selama ini pihaknya selalu melibatkan penyandang disabilitas dalam pencegahan, pengawasan partisipatif, dan pendidikan politik.
“Kami berkomitmen menjadikan pengawasan pemilu sebagai ruang inklusif. Sahabat disabilitas bukan hanya penerima informasi, tapi juga mitra aktif dalam menjaga integritas demokrasi,” ujar Ayi Jufridar. []
