Berita UtamaHeadline

Kodam IM Dukung Penuh Pembentukan Satgas Penertiban Tambang Ilegal di Aceh

Avatar
×

Kodam IM Dukung Penuh Pembentukan Satgas Penertiban Tambang Ilegal di Aceh

Sebarkan artikel ini
Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, saat menghadiri rapat koordinasi Penertiban Tambang Ilegal bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Forkopimda di Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Selasa (30/9/2025)
Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, saat menghadiri rapat koordinasi Penertiban Tambang Ilegal bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Forkopimda di Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Selasa (30/9/2025). đź“·: Dok. Kodam IM

ByKlik.com | Banda Aceh — Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Aceh bersama Forkopimda dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Pangdam IM, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, usai menghadiri rapat koordinasi bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan unsur Forkopimda lainnya di Pendopo Gubernur Aceh, pada Selasa (30/9/2025). Agenda utama rapat ini berfokus pada langkah-langkah strategis penertiban tambang ilegal yang masih marak di berbagai wilayah Aceh.

Pangdam menegaskan bahwa permasalahan tambang ilegal bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap keamanan, sosial, hingga kerusakan lingkungan.

Baca Juga  WNI Ilegal di Malaysia Diimbau Manfaatkan Program Repatriasi Migran 2.0

“Tambang ilegal seringkali menjadi pemicu terjadinya persoalan sosial dan mengganggu stabilitas keamanan. Oleh karena itu, kami dari Kodam Iskandar Muda siap mendukung secara maksimal upaya pemerintah bersama Forkopimda Aceh dalam menertibkan aktivitas tersebut,” tegas Mayjen Joko seperti dikutip Kodam IM, Rabu (1/10).

Ia menekankan bahwa TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda siap memberikan bantuan penuh terhadap Satgas yang akan dibentuk Pemerintah Aceh. Satgas tersebut, sebagaimana disampaikan Gubernur Aceh, akan melibatkan unsur TNI, Polri, dan aparat terkait lainnya dengan pola kerja yang terintegrasi.

Abituren Akmil 1991 itu menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penertiban, prajurit TNI akan berperan mendukung aparat kepolisian dan pemerintah daerah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sinergi seluruh pihak sangat ditekankan agar langkah yang ditempuh efektif, adil, serta tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Baca Juga  Satgas Ops Premanisme Polda Aceh Amankan Tiga Pelaku Pungli di Pantai Pulau Kapuk

Selain itu, Kodam IM juga akan memperkuat langkah preventif dengan mengoptimalkan peran aparat teritorial, khususnya Babinsa di wilayah-wilayah rawan tambang ilegal. Optimalisasi ini bertujuan agar aparat di lapangan dapat melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi aktivitas tambang tanpa izin.

“Harapan kami, dengan adanya Satgas ini, persoalan tambang ilegal dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga Aceh tetap kondusif dan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” pungkas Pangdam. []

Example 120x600