Byklik.com | Lhokseumawe – Ketua Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Dr Damanhur Abbas, menyebutkan program pemberian asuransi bagi petani miskin jangan hanya menguntungkan BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengingatkan prioritas program bukan memberikan anggaran bagi dari Baitul Mal untuk dikelola BPJS Ketenagakerjaan, justru sebaliknya lembaga tersebut yang menyerahkan pengelolaan zakat kepada Baitul Mal.
Menurut Damanhur, program untuk petani miskin patut didukung. Namun, ia mengingatkan pemberian asuransi berkaitan dengan risiko pekerjaan. “Kalau petani miskin, tidak terlalu berisiko dibandingkan dengan beberapa profesi lainnya,” jelas Damanhur ketika diminta pandangannya tentang program perlindungan sosial bagi petani miskin, Kamis 8 Mei 2025.
Alih-alih membantu petani miskin, lanjut Damanhur, program asuransi tersebut malam menguntungkan BPJS Ketenagakerjaan karena mereka mengelola dana dari zakat masyarakat dan lembaga yang diserahkan kepada Baitul Mal Aceh.
“Harusnya semua perusahaan yang beroperasi di Aceh mau menyetor zakat laba perusahaan ke Baitul Mal. Bukan hanya zakat pegawainya saja,” tambah penulis buku Zakat di Negeri Syariat tersebut.
Damanhur menambahkan, masih banyak perusahaan di Aceh yang hanya mencari keuntungan di Aceh tetapi tidak menyetorkan zakat perusahaan kepada Baitul Mal, termasuk perusahaan tambang baik yang baru berinvestasi di Aceh maupun yang sudah memiliki profit.
Ia meminta perusahaan yang beroperasi di Aceh memiliki rekening khusus zakat yang terpisah dengan rekening bantuan sosial. “Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang rekening tersendiri untuk zakat,” tambah dosen Ekonomi Syariah dari Universitas Malikussaleh tersebut.
Ditanya tentang optimalisasi berbagai jenis zakat dari masyarakat dan perusahaan, Damanhur menyebutkan banyak tantangan di lapangan, baik dari aspek internal maupun eksternal. “Salah satunya krisis kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Baitul Mal Aceh atau BMA memiliki program inovatif dengan memberikan asuransi ketenagakerjaan bagi petani miskin di Kabupaten Aceh Besar dipilih sebagai lokasi pilot project.[]
