Byklik.com | Manado – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, meninjau langsung lokasi terdampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,6 di Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 3 April 2026.
Peninjauan difokuskan pada kerusakan bangunan di kawasan Gedung KONI-Hall B dan permukiman warga, guna memastikan langkah-langkah penanganan darurat berjalan optimal.
Di lokasi, Kepala BNPB berdialog dengan warga terdampak dan mendengar kesaksian mereka terkait detik-detik gempa yang memicu kepanikan. Satu warga dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Dalam kesempatan itu, Letjen TNI Suharyanto menyerahkan bantuan logistik berupa kebutuhan dasar kepada warga terdampak dan korban luka.
Setelah meninjau Kota Manado, Kepala BNPB beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke rumah duka korban di Desa Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Kedatangan ini sekaligus untuk mendoakan mendiang, memberikan dukungan moral kepada keluarga, serta menyerahkan santunan duka cita sebagai bentuk kepedulian pemerintah.
“Pemerintah pusat hadir sejak Kamis malam untuk mendampingi pemerintah daerah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Saya mengapresiasi keterpaduan TNI-Polri dan pemerintah daerah dalam merespons bencana ini,” ujar Letjen TNI Suharyanto.
Hingga Jumat, BNPB mencatat satu korban meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan 401 kali gempa susulan (aftershock) pascagempa utama, dengan tren kekuatan yang terus menurun.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berencana segera menetapkan status tanggap darurat, menyusul dua kabupaten yang lebih dahulu menetapkannya. Kehadiran BNPB dan kementerian/lembaga terkait bertujuan memperkuat pendampingan manajerial, logistik, dan pendanaan.
Letjen TNI Suharyanto menegaskan pemerintah akan bertanggung jawab atas perbaikan infrastruktur permukiman dan fasilitas publik selama status tanggap darurat bencana ditetapkan. Selain itu, Kementerian Sosial memonitor pemberian santunan bagi ahli waris korban sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meskipun belum ada laporan titik pengungsian terpusat, BNPB bersama tim gabungan terus melakukan asesmen lapangan untuk memastikan seluruh kebutuhan penyintas terpenuhi.***
