Byklik.com | Takengon – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menyerahkan 252 unit hunian sementara (huntara) kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Minggu, 15 Februari 2026.
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat dan disaksikan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga serta Wakil Bupati Muchsin Hasan.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan apresiasi atas dukungan BNPB sejak masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan.
Kunjungan Kepala BNPB ke Aceh Tengah tercatat sebagai yang keempat sejak akhir November 2025. Pada masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi serta meningkatnya aktivitas Gunung Burni Telong yang berstatus Siaga (Level III), Kepala BNPB memilih berada langsung di lokasi untuk memastikan penanganan berjalan profesional, terkoordinasi, cepat, dan tepat sasaran.
Memasuki masa transisi menuju pemulihan, BNPB memberikan dukungan lanjutan berupa bantuan dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang, pembangunan huntara, serta Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang.
Sebanyak 252 unit huntara tersebut tersebar di tiga kampung, yakni Kampung Serempah, Kampung Bintang Pepara, dan Kampung Burlah. Huntara bertipe komunal ini dilengkapi fasilitas sumur bor air bersih, sistem sanitasi dan pembuangan limbah, serta jaringan listrik yang dapat dimanfaatkan oleh para penyintas.
Selain bangunan utama, BNPB juga menyalurkan perlengkapan dasar seperti alas lantai, tikar, karpet, kasur, bantal, guling, dan selimut. Untuk kebutuhan perabotan rumah tangga, dukungan tambahan senilai Rp3 juta per unit akan diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Bagi warga yang memilih menyewa tempat tinggal sementara, BNPB menyediakan skema DTH sebesar Rp600 ribu per bulan. Penerima DTH tetap memperoleh dukungan logistik dan kebutuhan dasar selama masa sewa.
Kepala BNPB menegaskan seluruh warga terdampak memiliki hak yang sama atas bantuan, baik yang menempati huntara maupun yang memilih DTH. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui BPBD setempat diminta memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi secara adil dan merata.
Untuk wilayah Kecamatan Linge yang masih dalam tahap pembangunan huntara, BNPB menerapkan skema DTH hingga seluruh unit selesai dibangun. Dari rencana 529 unit huntara di Linge, sebanyak 198 unit telah rampung dan sisanya ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2026.
Huntara disiapkan sebagai hunian sementara yang aman dan layak hingga pembangunan hunian tetap (huntap) selesai. Kepala BNPB memastikan seluruh kepala keluarga yang rumahnya rusak berat, berada di zona rawan bencana, atau hilang akibat bencana berhak memperoleh huntap sesuai ketentuan.
BNPB juga mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah segera mengajukan data calon penerima berdasarkan skema by name by address (BNBA) agar pembangunan hunian tetap dapat segera direalisasikan.
Dalam dialog bersama masyarakat dan relawan, muncul aspirasi terkait kondisi tenda sekolah darurat yang dinilai tidak lagi layak dan mengganggu proses belajar mengajar. Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB memerintahkan jajarannya membangun huntara khusus untuk kegiatan belajar dengan ukuran dan fasilitas memadai. BNPB akan berkoordinasi dengan kementerian terkait guna mendukung sarana dan prasarana pendidikan.
Melalui langkah percepatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat Aceh Tengah dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan yang lebih aman dan layak, seiring proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus berjalan.***
