LEBIH dari dua pekan setelah banjir besar dan tanah longsor yang melanda Sumatra, termasuk Aceh, masih terlihat banyaknya kendala penyaluran bantuan kepada para korban di titik pengungsian. Berbagai informasi beredar di lapangan, mulai dari bantuan yang hilang, bantuan dirampas, sampai bantuan yang belum dapat disalurkan karena masalah administrasi.
Meski Presiden Prabowo menyebutkan situasi sudah tertangani dengan baik, di lapangan kondisinya terlihat berbeda. Amatan byklik.com di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang, situasi masih sangat memprihantikan.
Di tengah bantuan dari berbagai pihak terus mengalir, warga masih berebutan air minum yang dibagikan pengendara jalan. Di tengah puing-puing kehancuran akibat terjangan banjir, di antara bangkai-bangkai mobil dan sepeda motor, warga menadahkan bantuan dari pengguna jalan. Ada yang memberikan sejumlah uang, pakaian bekas, dan ada juga yang memberikan bahan pokok serta minuman seadanya. Miris ketika melihat pemandangan korban banjir di Aceh Tamiang berebutan air mineral dalam kemasan gelas yang dibagian pengguna jalan.
Muncul juga informasi tentang bantuan yang mengendap di gudang atau di bandara yang tidak dapat dikeluarkan karena berbagai belum memenuhi persyaratan administrasi. Seorang relawan dari Nahdlatul Ulama Kota Lhokseumawe mengungkapkan, ada bantuan menunggu surat dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) baru bisa dikeluarkan dari bandar udara. Sementara, BNPB entah mengapa belum juga memproses penyaluran bantuan tersebut.
Padahal, masyarakat korban membutuhkan bantuan segera. Mereka tidak perlu lagi meminta bantuan dari pengguna jalan kalau memang bantuan dari berbagai pihak sudah disalurkan.
Tumpukan prosedur adminstrasi jangan sampai merendam kecepatan penanganan. Ketika ribuan masyarakat terpaksa mengungsi, menunggu makanan, obat-obatan, selimut, dan air bersih, bantuan justru terjebak pada persoalan administrasi yang seakan lebih penting daripada keselamatan manusia.
Di berbagai titik menunjukkan penggalangan bantuan dari lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat, maupun pihak swasta tersendat karena keharusan melengkapi dokumen-dokumen tertentu yang bahkan tidak relevan pada situasi darurat.
Kondisi itu diperparah dengan pengiriman melalui jalur darat terhambat oleh jalan rusak atau terputus, sementara jalur udara dibatasi infrakstruksi yang belum memadai dan fasilitas terbatas. Di tengah kerentanan dan ketidakpastian, birokrasi tetap tak mau kompromi.
Masyarakat yang mengungsi di Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, dan wilayah lainnya membutuhkan bantuan dalam hitungan jam, bukan menunggu rapat koordinasi berhari-hari.
Di tenda-tenda pengungsian, para ibu berjuang memastikan anak-anak mereka mendapat makanan dan perlindungan. Lansia dan balita membutuhkan obat-obatan dasar yang tidak bisa menunggu “administrasi selesai”. Setiap menit keterlambatan bisa memperburuk kondisi kesehatan, menambah beban psikologis, dan dalam beberapa kasus dapat mengancam nyawa.
Kita harus berani mengakui: Aceh belum memiliki sistem respons bencana yang benar-benar tanggap. Kelemahan koordinasi, prosedur yang tidak adaptif, dan minimnya penggunaan teknologi informasi untuk memetakan kebutuhan secara cepat membuat bantuan berjalan lambat.
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah harus memotong jalur birokrasi tanpa harus mengabaikan mekanisme pertanggungjawaban. Prioritas utama adalah membantu para korban dan berkoordinasi dengan semua pihak yang nanti akan mengaudit bantuan dalam situasi normal.
Sekarang Aceh membutuhkan reformasi birokrasi kebencanaan yang cepat, tegas, dan manusiawi—agar bantuan tidak lagi berhenti di meja administrasi, tetapi tiba tepat di tangan mereka yang membutuhkan.[]
