Byklik.com | Jakarta — Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun dari APBN 2026 dan mengusulkan tambahan Rp5,1 triliun. Semuanya untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu, 14 Januari 2026. Amran menegaskan pemulihan pertanian harus dilakukan cepat dan menyeluruh agar petani segera kembali berproduksi.
“Kami mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang tersedia dan mengusulkan tambahan anggaran agar pemulihan sektor pertanian berjalan lebih cepat dan efektif,” ujar Amran.
Dari anggaran Rp1,49 triliun yang telah disiapkan, Kementan mengalokasikan Rp736,21 miliar untuk rehabilitasi lahan sawah rusak ringan dan sedang serta perbaikan irigasi. Selain itu, Rp68,6 miliar dialokasikan untuk bantuan benih tanaman pangan, Rp50,46 miliar untuk rehabilitasi perkebunan, serta Rp641,25 miliar untuk penyediaan alat dan mesin pertanian, pupuk, dan pestisida.
Amran menjelaskan, penanganan difokuskan pada sawah dengan kerusakan ringan dan sedang. Sementara itu, sawah rusak berat memerlukan sinergi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian ATR/BPN untuk penataan lahan dan Kementerian PUPR terkait perbaikan jaringan irigasi.
Kementan juga mengusulkan tambahan anggaran Rp5,1 triliun agar pemulihan dapat dilakukan secara komprehensif. Anggaran tersebut direncanakan untuk rehabilitasi tambahan lahan sawah Rp3,4 triliun, rehabilitasi perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, pakan ternak Rp262,8 miliar, sarana dan prasarana Rp674,7 miliar, serta perbaikan bangunan dan fasilitas penunjang Rp291 miliar.
“Kami berharap dukungan Komisi IV DPR RI agar tambahan anggaran ini dapat disetujui demi percepatan pemulihan pertanian pascabencana,” kata Amran.
Di luar APBN, Kementan juga menghimpun bantuan kemanusiaan. Hingga 13 Januari 2026, donasi dari Kementan dan Badan Pangan Peduli mencapai Rp75 miliar dan telah disalurkan bertahap bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak akhir November 2025 berdampak luas. Data Kementan mencatat total sawah terdampak di tiga provinsi mencapai 107.324 hektare, dengan 29.095 hektare rusak berat dan sekitar 44,6 ribu hektare mengalami gagal panen.
Selain sawah, perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa terdampak seluas 29.310 hektare. Kerusakan juga terjadi pada hortikultura seluas 1.803 hektare serta menyebabkan lebih dari 820 ribu ekor ternak mati atau hilang, termasuk kerusakan infrastruktur pertanian seperti irigasi, bendungan, dan jalan produksi.
“Kami terus memperbarui data bersama pemerintah daerah agar pemulihan tepat sasaran dan petani bisa segera bangkit,” pungkas Amran.
