ByKlik.com | Jakarta – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler triwulan pertama bagi korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1.832.738.125.000 untuk lebih dari 1,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, bansos reguler yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tersebut telah disalurkan sejak awal Februari 2026.
“Yang pertama adalah bantuan sosial reguler untuk tiga provinsi, sudah kami salurkan sejak awal Februari,” ujar Saifullah Yusuf dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Banjir di Wilayah Sumatera di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Rabu, 18 Februari 2026.
Selain bansos reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos kebencanaan atau bansos adaptif. Bantuan tersebut mencakup dukungan logistik, dapur umum, santunan ahli waris, jaminan hidup, isian hunian, hingga pemulihan ekonomi dan sosial.
“Kami sudah mulai menyalurkan untuk ahli waris, untuk isian hunian maupun juga untuk jaminan hidup dan sekarang akan disusul untuk pemulihan ekonomi dan sosial. Kami mengikuti penyaluran BNPB,” katanya.
Saifullah menjelaskan, mekanisme penyaluran bansos pascabencana mengacu pada data nasional BNPB sebagai rujukan awal. Selanjutnya dilakukan penetapan By Name By Address (BNBA) oleh kepala daerah yang ditandatangani bupati atau wali kota bersama Kapolres, Kajari, dan Dandim. Data tersebut kemudian divalidasi dan disetujui Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas.
“Bersama Pemda dan penyalur, didampingi Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna dan pilar sosial lainnya, kami melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, serta pelaporan dan dokumentasi,” ujarnya.
Hingga kini, 29 dari 53 kabupaten/kota terdampak telah tervalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan siap menerima penyaluran bantuan. Total kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun, dengan Rp600 miliar di antaranya telah siap melalui alokasi khusus berdasarkan direktif Presiden.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta percepatan realisasi bantuan perorangan, termasuk uang lauk pauk Rp15 ribu per hari per orang, bantuan perabotan hunian Rp3 juta, serta stimulan ekonomi.
“Yang pertama, uang lauk pauk Rp15 ribu per hari perorang, kemudian uang untuk perabotan Rp3 juta, dan uang bantuan stimulan untuk ekonomi dari Kemenkeu kepada Kemensos,” kata Tito.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan DPR RI, sebagai bagian dari langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di wilayah Sumatra.
