Pendidikan & Karier

Kemendikdasmen Revitalisasi 76 Sekolah Terdampak Bencana di Aceh

Avatar
×

Kemendikdasmen Revitalisasi 76 Sekolah Terdampak Bencana di Aceh

Sebarkan artikel ini
Peresmian Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
Peresmian Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Negeri 12 Bintang, Aceh Tengah, Kamis (29/1/2026). đź“·: Dok. Kemendikdasmen

ByKlik.com | Takengon — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Sebanyak 76 sekolah yang tersebar di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah resmi diresmikan sebagai wujud komitmen negara dalam menyediakan ruang belajar yang aman, layak, dan berkelanjutan.

Peresmian terpusat dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di dua lokasi berbeda, yakni SD Negeri 12 Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dan SMA Negeri 1 Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, pada Kamis (29/1/2026).

Program ini merupakan bagian dari agenda nasional percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan pascabencana yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir tahun 2026.

Di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Mendikdasmen meresmikan 53 satuan pendidikan hasil revitalisasi Tahun Anggaran 2025. Sebelumnya, sekolah-sekolah di wilayah dataran tinggi Gayo tersebut mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan tanah longsor.

“Sekolah harus kembali menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman. Revitalisasi tidak hanya menyasar bangunan fisik, tetapi juga menjamin keberlanjutan layanan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti saat meninjau lokasi.

Baca Juga  Forkopimda Aceh Barat Larang Perayaan Tahun Baru 2026

Dalam kunjungan tersebut, Menteri juga meninjau sejumlah sekolah yang masih menggunakan ruang darurat. Pemerintah menegaskan akan merelokasi sekolah di zona rawan bencana serta mempercepat pembangunan fasilitas baru yang memenuhi standar keselamatan bangunan.

Terkait kondisi SMP Negeri 22 Takengon yang mengalami kerusakan berat akibat longsor berulang, Mendikdasmen memastikan bahwa bangunan lama sudah tidak layak pakai. Pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan relokasi.

“Insyaallah, sekolah tersebut akan mendapatkan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru pada tahun 2026,” jelas Mendikdasmen.

Selain itu, bantuan tambahan berupa pembangunan ruang kelas baru juga akan diberikan kepada SD Negeri 12 Bintang guna mengatasi dampak longsor di area belakang bangunan serta meningkatkan kapasitas tampung siswa.

Sebaran Wilayah dan Modernisasi Layanan

Sehari sebelumnya, Rabu (28/1/2026), peresmian juga dilakukan untuk 23 satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Baktiya. Berdasarkan data Tahun Anggaran 2025, rincian sekolah yang telah rampung 100 persen, yakni Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 36 sekolah, Bener Meriah 17 sekolah, dan Aceh Utara 23 sekolah.

Baca Juga  Aulia Agusdi, Alumnus USK Jejaki Tanah Eropa dan Afrika Lewat Beasiswa

Selain infrastruktur fisik, pemerintah mendorong modernisasi melalui penyediaan Papan Interaktif Digital (PID). Untuk mengatasi tantangan geografis di daerah terpencil, dukungan konektivitas internet berbasis satelit juga mulai diperkuat.

Dampak positif program ini dirasakan langsung oleh pihak sekolah. Kepala SLB Negeri Silih Nara Angkup, Yusbida, menyatakan bahwa sebelumnya sekolah mereka mengalami keterbatasan ruang kelas yang sangat signifikan.

“Kami berharap program revitalisasi ini terus berlanjut agar semakin banyak sekolah di daerah memperoleh lingkungan belajar yang layak,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala SMAN 1 Timang Gajah, Marhamah, menyampaikan terima kasih atas perbaikan laboratorium IPA dan rumah ibadah di sekolahnya yang sebelumnya rusak berat.

“Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Mendikdasmen atas perhatian dan dukungan pemerintah. Manfaat rehabilitasi sekolah ini benar-benar kami rasakan,” tuturnya.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap pemerataan layanan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas dapat terwujud secara berkelanjutan di seluruh wilayah terdampak bencana. []