ByKlik.com | Jakarta — Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, dan mengajak umat Islam menjaga persatuan apabila terjadi perbedaan awal puasa.
Keputusan tersebut diumumkan usai Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan penetapan dilakukan melalui mekanisme yang memadukan metode hisab dan rukyat, sebagaimana praktik yang telah berjalan selama bertahun-tahun.
“Penetapan awal Ramadan dilakukan melalui mekanisme yang memadukan hisab dan rukyat. Keputusan ini bukan hanya pertimbangan teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan kepastian bagi umat,” ujar Nasaruddin.
Berdasarkan paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk sehingga tidak memungkinkan untuk dirukyat. Dengan demikian, bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan sidang telah mempertimbangkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah secara komprehensif sebelum keputusan diambil.
“Berdasarkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah yang telah didiskusikan, hilal tidak memungkinkan terlihat karena posisinya masih minus,” ujarnya.
Pemerintah dan DPR juga mengingatkan masyarakat untuk menyikapi potensi perbedaan awal Ramadan dengan kedewasaan dan saling menghormati.
“Kalau pun ada yang memulai berbeda, mari kita hormati. Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menyikapi perbedaan dengan rukun. Jangan sampai perbedaan teknis mengurangi ukhuwah kita,” kata Nasaruddin.
Marwan menambahkan, perbedaan metode penetapan awal bulan Hijriah tidak boleh menjadi pemicu perpecahan. “Perbedaan jangan membuat kita tercerai-berai. Mari saling menghargai dan memperbanyak amal ibadah,” tegasnya.
Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungan terhadap upaya Kementerian Agama untuk terus mempertemukan berbagai pendekatan penetapan awal bulan Hijriah, termasuk wacana kalender global, demi memperkuat kebersamaan umat di masa mendatang.
Sidang Isbat turut dihadiri pimpinan ormas Islam, Ketua Umum MUI, Dirjen Bimas Islam, serta perwakilan BMKG, BRIN, BIG, dan Planetarium Jakarta yang memaparkan hasil pengamatan serta perhitungan posisi hilal di seluruh Indonesia.
