Byklik.com | Kuala Simpang – Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah meninjau langsung progres pembangunan hunian tetap (huntap) Polri di Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat, 6 Februari 2026. Pembangunan huntap ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan serta pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak bencana.
Huntap Polri tersebut direncanakan akan diresmikan oleh Kapolri dan dibangun di atas lahan seluas sekitar 6,5 hektare. Pada tahap awal, pembangunan mencakup 150 unit rumah. Hingga saat ini, progres pembangunan fisik telah mencapai lebih dari 30 persen, sementara kesiapan lahan berada di kisaran 70 persen.
Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Aceh menekankan pentingnya percepatan pembangunan agar huntap dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia meminta seluruh pihak terkait menjaga komitmen, kualitas pekerjaan, serta ketepatan waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan.
“Pembangunan huntap ini membawa harapan besar bagi masyarakat. Karena itu, saya meminta agar progres terus dipercepat tanpa mengabaikan mutu bangunan,” ujar Marzuki Ali Basyah di sela-sela peninjauan.
Sementara itu, pengawas pembangunan huntap dari PT Prayoga Mandiri Sukses, Anton, menjelaskan bahwa pembangunan huntap tipe 36 dilakukan secara cepat dan bertahap. Untuk satu unit rumah, pihaknya menargetkan waktu pengerjaan sekitar dua hari.
“Saat ini sudah terbangun 16 unit atau delapan kopel yang telah memasuki tahap pondasi. Kami menargetkan seluruh pembangunan huntap dapat diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan,” katanya.
Apresiasi terhadap pembangunan huntap tersebut juga disampaikan tokoh masyarakat Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Karimuddin. Ia menyampaikan terima kasih kepada Polri atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana.
“Kami sangat bersyukur atas bantuan pembangunan 150 unit huntap ini. Semoga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Pembangunan huntap Polri di Aceh Tamiang diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus mencerminkan kehadiran negara dalam upaya pemulihan pascabencana.***
