Berita UtamaHeadlineNasional

Kapal Pertamina Masih Tertahan, DPR Desak Presiden Turun Tangan

Avatar
×

Kapal Pertamina Masih Tertahan, DPR Desak Presiden Turun Tangan

Sebarkan artikel ini
Tanker Gamsunoro PT Pertamina International Shipping (PIS). [Foto: Pertamina International Shipping]

Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak Presiden Prabowo Subianto turun langsung melakukan diplomasi dengan Iran terkait tertahannya kapal tanker milik Pertamina di Selat Hormuz, Minggu, 29 Maret 2026.

Ia menilai situasi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah tidak cukup ditangani melalui jalur teknis kementerian, melainkan membutuhkan komunikasi tingkat tinggi antarkepala negara.

“Saya kira masalah kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri,” ujar Syafruddin.

Hingga saat ini, dua kapal tanker Pertamina dilaporkan masih tertahan di kawasan tersebut akibat meningkatnya ketegangan, termasuk kebijakan Iran menutup Selat Hormuz.

Baca Juga  Di Washington, Prabowo Dorong Kemitraan Ekonomi RI–AS

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran disebut masih melakukan diplomasi intensif guna memastikan keselamatan kapal dan awaknya.

Syafruddin mengapresiasi langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah, namun menilai perlu ditingkatkan ke level strategis agar lebih efektif.

“Upaya Kemlu sudah tepat, tapi Presiden perlu turun langsung agar daya tekan diplomatik lebih kuat,” kata politisi PKB itu.

Ia menegaskan, Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia yang dilalui sekitar 20 persen minyak global.

Karena itu, gangguan di wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga stabilitas energi internasional.

Baca Juga  Satgas Yonif 113/JS Laksanakan Layanan Kesehatan Keliling untuk Warga Terpencil

Menurutnya, keterlibatan langsung Presiden dapat memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk Iran.

Selain itu, ia juga mendorong pendekatan multilateral dalam merespons konflik yang masih berlangsung di kawasan tersebut.

Syafruddin menilai situasi ini harus menjadi momentum untuk mempercepat diversifikasi pasokan energi nasional agar tidak bergantung pada jalur rawan konflik.

“Ini bukan hanya soal kapal, tapi perlindungan aset strategis dan warga negara. Presiden harus menunjukkan kepemimpinan langsung,” tegasnya.