Byklik.com | Naypyidaw – Pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, resmi menjabat sebagai Presiden Republik Persatuan Myanmar setelah memenangkan pemungutan suara parlemen yang didominasi militer, Jumat, 3 April 2026.
Dalam pemungutan suara tersebut, Min Aung Hlaing meraih 429 suara dari total 584 anggota parlemen. Ketua parlemen gabungan, Aung Lin Dwe, mengumumkan langsung hasil tersebut dalam sidang yang disiarkan secara nasional.
“Jenderal Senior Min Aung Hlaing terpilih sebagai Presiden Republik Persatuan Myanmar,” ujar Aung Lin Dwe.
Kemenangan ini menandai penguatan kekuasaan politik Min Aung Hlaing, lima tahun setelah ia menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.
Peralihan dari panglima militer menjadi presiden sipil terjadi setelah pemilu yang digelar pada akhir 2025 hingga awal 2026, yang dimenangkan secara dominan oleh Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer.
Namun, proses tersebut menuai kritik luas dari komunitas internasional. Sejumlah negara Barat menilai pemilu itu tidak demokratis dan hanya menjadi legitimasi formal untuk memperpanjang kekuasaan militer.
Sebagai bagian dari ketentuan konstitusi, Min Aung Hlaing telah melepaskan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Posisi tersebut kini diisi oleh loyalisnya, Ye Win Oo, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala intelijen militer.
Di tengah pelantikannya, konflik bersenjata di Myanmar justru kian meningkat. Kelompok anti-militer yang terdiri dari etnis minoritas dan pendukung pemerintahan sipil terus memperluas perlawanan terhadap junta.
“Visi strategis kami adalah membongkar seluruh bentuk kediktatoran dan membangun sistem demokrasi baru,” demikian pernyataan Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union.
Reaksi internasional pun terbelah. Tiongkok sebagai sekutu utama Myanmar menyampaikan dukungan terhadap pemerintahan baru.
“Tiongkok mendukung pemerintah Myanmar dalam menjaga stabilitas dan mendorong kemakmuran nasional,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning.
Sementara itu, di dalam negeri, sebagian masyarakat menunjukkan pesimisme terhadap masa depan negara di bawah kepemimpinan Min Aung Hlaing.
“Tidak ada harapan. Kondisi hanya akan memburuk,” kata seorang warga Yangon berusia 50 tahun seperti dikutip AFP.
Pelantikan Min Aung Hlaing sebagai presiden menegaskan dominasi militer dalam politik Myanmar, di tengah tekanan internasional dan konflik internal yang belum menunjukkan tanda mereda.
