ByKlik.com | Blangkejeren — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues meresmikan 133 unit hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Dusun Rigeb, Kecamatan Dabun Gelang, Selasa, 17 Februari 2026. Peresmian ini menandai realisasi janji pemerintah menempatkan warga sebelum Ramadan.
Kapusdiklat BNPB sekaligus PIC BNPB Gayo Lues, Kheriawan, mengatakan 133 unit tersebut diperuntukkan bagi 133 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya mengungsi.
“Apa yang kita sampaikan dua bulan lalu bahwa masyarakat di pengungsian akan bisa menempati huntara ini sebelum Ramadan. Jadi ini kita tuntaskan janji kita kepada masyarakat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selain warga Dusun Rigeb, masyarakat Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, yang selama ini mengungsi di BLK Desa Lempuh juga mulai dipindahkan ke huntara yang telah dibangun di desa mereka.
BNPB mencatat, di Kabupaten Gayo Lues terdapat 17 titik lokasi huntara yang tersebar di tujuh kecamatan. Dari total target 1.179 unit, sebanyak 844 unit telah berdiri dan ditargetkan rampung seluruhnya sebelum Idulfitri.
“Saat ini kita siapkan kebutuhan dasar. Ada sembako tahap awal, fasilitas toilet, air bersih, listrik, serta dukungan teknis seperti kipas angin dan matras yang dibantu pemerintah,” kata Kheriawan.
Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah unit huntara di Rigeb dan Agusen belum sepenuhnya rampung dan masih dalam tahap pembangunan. Meski demikian, warga sudah mulai menempati unit yang telah selesai dikerjakan.
Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyebut peresmian ini merupakan penyerahan simbolis yang juga mencakup lokasi huntara lainnya.
“Hari ini sebagian besar masyarakat Gayo Lues sudah mulai memasuki hunian sementara yang disiapkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Terkait pembangunan hunian tetap (huntap), Suhaidi mengakui masih terkendala ketersediaan lahan.
“Lahan di Gayo Lues ini tidak ada lahan pemerintah, semuanya milik masyarakat. Jika digunakan untuk huntap tentu harus ada ganti rugi. Ini sedang kita bicarakan dengan pemerintah pusat dan provinsi, semoga ada solusinya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Gayo Lues, Maliki, menegaskan huntara merupakan hak warga terdampak sehingga harus dijaga bersama.
“Jika ada yang belum siap harus bersabar. Pembagian mungkin akan diundi agar tidak ada kecemburuan. Semua akan dapat,” ujarnya.
Di lokasi, pembagian kopel huntara di Dusun Rigeb dan Desa Agusen dilakukan melalui sistem undi kepada ketua kelompok guna memastikan pemerataan dan mencegah potensi konflik antarwarga.
Pemerintah menargetkan seluruh warga terdampak segera keluar dari pengungsian dan menempati huntara, sembari menunggu proses pengadaan lahan untuk pembangunan hunian tetap.
