Byklik.com | Jakarta– Institut Teknologi Bandung (ITB) menegaskan pengembangan teknologi tepat guna sebagai fokus utama kontribusi perguruan tinggi dalam perumusan arah kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi melalui program Ekspedisi Patriot berbasis riset lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Direktorat Eksekutif Multi Kampus ITB (DEMK) Prof. Dr. Sri Maryati, S.T., MIP. dalam forum pemaparan hasil Ekspedisi Patriot ITB pada 20 Desember 2025, yang merupakan rangkaian akhir kegiatan kajian lapangan sejak Agustus 2025 di berbagai wilayah Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi ITB Prof. Ir. Lavi Rizki Zuhal, Ph.D., dilanjutkan pemaparan Prof. Sri Maryati yang menjelaskan bahwa penugasan ITB dalam Ekspedisi Patriot memiliki prioritas pada pengembangan teknologi dan infrastruktur strategis. “ITB itu mungkin akan berfokus, bukan mungkin, harusnya berfokus kepada pengembangan teknologi,” katanya, Selasa 13 Januari 2026.
Berdasarkan wilayah kajian, hasil Ekspedisi Patriot ITB dikelompokkan dalam tiga klaster pengembangan, yakni Sumatra; Kalimantan dan Nusa Tenggara; serta Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pembagian klaster ini digunakan untuk menentukan prioritas program dan arah kebijakan sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masing-masing kawasan transmigrasi.
Pada sejumlah klaster, hasil kajian menunjukkan perlunya strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi lahan yang telah ada dan penyesuaian kebijakan berbasis kondisi lokal. Pendekatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa menambah tekanan terhadap lahan baru.
Selain teknologi, ITB menekankan pentingnya aglomerasi ekonomi dan keterkaitan antarkawasan. Prof. Sri Maryati menyatakan penguatan ekonomi kawasan transmigrasi perlu dibangun melalui kerja sama antarkoperasi desa. “Kooperasi itu skalanya adalah desa, tetapi kami mendorong bahwa kooperasi ini harusnya bekerja sama satu dengan yang lainnya karena prinsip ekonomisasi skala,” ujarnya.
Dalam penyusunan rekomendasi, tim ITB menyelaraskan kajian dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional serta menempatkan etika lingkungan sebagai prinsip dasar pembangunan. “Etika lingkungan itu terkait dengan bagaimana kita membina relasi antara manusia dengan lingkungan,” kata Prof. Sri Maryati, seraya menegaskan rekomendasi Ekspedisi Patriot diharapkan dapat segera diadopsi pemerintah daerah mulai tahun anggaran 2026.
