ByKlik.com | Jakarta — Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap solidaritas kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan 10.000 ton beras kepada rakyat Palestina. Bantuan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebelum keberangkatannya menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Brasil.
Penyerahan bantuan beras dilakukan secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Senin (7/7/2025).
“Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras,” ujar Mentan Amran dalam keterangan resmi usai pertemuan bilateral.
Mentan Amran menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata solidaritas Indonesia dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang terus melanda Palestina.
“Ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka, dan kita support pangannya,” tambahnya.
Mengenai mekanisme pengiriman, Mentan Amran menyatakan bahwa pendistribusian beras akan diserahkan sepenuhnya kepada Duta Besar Palestina di Indonesia.
“Bantuan akan dikirim tergantung Dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Negara Palestina, Rezq Basheer-Salimia, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan dukungan konsisten pemerintah Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih telah mendukung Palestina di semua bidang, terutama atas dukungan terhadap hak rakyat Palestina,” ucapnya penuh haru.
Selain bantuan beras, pertemuan bilateral ini juga menghasilkan inisiasi penting lainnya. Indonesia berencana mendirikan Zona Investasi Solidaritas Palestina–Indonesia di sektor pertanian, dengan mengalokasikan lahan seluas 10.000 hingga 15.000 hektare di Provinsi Sumatera Selatan.
Zona tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi kerja sama jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong pembangunan pedesaan, serta membuka peluang investasi pertanian yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
Penguatan kerja sama antara kedua negara juga ditandai dengan penandatanganan MoU Kerja Sama di Bidang Pertanian. MoU ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan produk-produk pertanian dan penguatan kapasitas di berbagai bidang dalam sektor pertanian, seperti industri benih, bioteknologi, manajemen agribisnis, alat dan mesin pertanian, cadangan pangan, serta bidang-bidang lain yang relevan. []
