Byklik.com | Tokyo – Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ishihara Hirotaka untuk memperkuat kerja sama kehutanan dan perubahan iklim, Selasa, 31 Maret 2026.
Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam mendorong kolaborasi strategis berbasis konservasi dan solusi iklim global.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Ahmad Munawir, serta Atase Kehutanan KBRI Tokyo Ima Yudin Rayaningtyas.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Jepang menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Prefektur Shizuoka terkait perlindungan dan konservasi satwa liar, khususnya melalui program breeding loan komodo.
Selain itu, Jepang juga mengapresiasi kunjungan delegasi Indonesia ke Fuji-Hakone-Izu National Park sebagai bagian dari pertukaran pengalaman pengelolaan taman nasional berstandar internasional.
Pemerintah Jepang turut mengundang Indonesia untuk bergabung dalam Asia Protected Areas Partnership, sebuah jejaring kawasan lindung di Asia yang saat ini telah melibatkan 17 negara.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan terima kasih atas dukungan Jepang dalam pengelolaan sektor kehutanan Indonesia.
“Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan bilateral sekaligus memperkuat kerja sama di bidang kehutanan dan perubahan iklim,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan pengembangan kerja sama Sister Park antara Fuji-Hakone-Izu National Park dengan taman nasional di Indonesia guna memperkuat pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong pengembangan taman nasional berkelas dunia di Indonesia,” tambahnya.
Dalam konteks aksi iklim, Indonesia juga membuka peluang investasi karbon bagi sektor swasta Jepang melalui kegiatan aforestasi dan reforestasi, termasuk di kawasan taman nasional.
Langkah tersebut didukung kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, yang memungkinkan implementasi pasar karbon sukarela secara lebih terstruktur.
Melalui pertemuan ini, Indonesia dan Jepang menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi berbasis solusi alam dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
