ByKlik.com | Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis kedua negara melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia.
Komitmen tersebut disampaikan dalam keterangan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.
Presiden Prabowo menyatakan perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kerja sama erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing negara sekaligus berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.
“Bagi Indonesia, perjanjian ini menegaskan komitmen terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri bebas aktif,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, kedekatan geografis menjadikan Indonesia dan Australia memiliki kepentingan strategis yang saling terkait. Hubungan bilateral kedua negara dibangun atas dasar saling percaya dan itikad baik.
“Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak dan tidak ingin memiliki musuh. Perjanjian ini menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas kawasan,” katanya.
Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut penandatanganan traktat ini sebagai kelanjutan dari proses panjang yang dimulai sejak pertemuan bilateral di Sydney pada November 2025. Perjanjian tersebut dibangun di atas fondasi kerja sama pertahanan yang telah terjalin selama lebih dari tiga dekade.
“Perjanjian ini mencerminkan persahabatan, kemitraan, dan kepercayaan yang mendalam antara Australia dan Indonesia dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif,” ujar Albanese.
Ia menilai penandatanganan traktat ini sebagai momen bersejarah yang menandai penguatan signifikan kerja sama keamanan dan pertahanan kedua negara.
Albanese juga mengungkapkan sejumlah inisiatif baru dalam kerja sama pertahanan, termasuk penawaran pembentukan posisi bagi perwira senior Indonesia di Angkatan Pertahanan Australia, pengembangan fasilitas pelatihan pertahanan bersama, serta perluasan pertukaran pendidikan militer.
Langkah-langkah tersebut, menurut Albanese, bertujuan memperkuat interoperabilitas, membangun hubungan antargenerasi pemimpin militer, serta meningkatkan kapasitas pertahanan kawasan secara kolektif.
