Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu mendesak kementerian terkait menghentikan pendekatan seremonial dalam penanganan pascabencana banjir di Aceh. Hal paling mendesak, menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Ilham mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali mengunjungi Aceh sebagai bentuk keseriusan mempercepat pemulihan pascabencana. Namun, ia mengingatkan agar kunjungan pejabat ke daerah terdampak tidak berhenti pada penyaluran bantuan sosial semata.
“Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden yang berkali-kali datang ke Aceh. Tapi Presiden juga sudah menegaskan, pejabat yang datang ke Aceh jangan hanya selfie-selfie dan bagi bansos,” ujar Ilham dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Kehutanan, dan KKP di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 14 Januari 2026.
Ia menyoroti kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Kota Langsa yang dinilainya tidak tepat sasaran. Menurut Ilham, kawasan nelayan, tambak, dan pelabuhan yang rusak parah akibat banjir justru tidak dikunjungi, sementara kegiatan lebih banyak dilakukan di wilayah perkebunan.
“Desa nelayan merah putih tidak dikunjungi, tambak-tambak rusak tidak dilihat, pelabuhan juga tidak disentuh. Kami menunggu aksi nyata, bukan sekadar bagi-bagi bansos,” tegasnya.
Ilham menekankan bahwa wilayah pesisir dan tambak merupakan area terakhir yang dilalui banjir sebelum ke laut, sehingga kerusakannya lebih parah dan membutuhkan penanganan cepat dari KKP.
Selain itu, ia juga menyinggung lemahnya pengawasan hutan yang memicu banjir dan longsor. Praktik penebangan liar, menurutnya, masih terjadi dan memperparah kerusakan lingkungan di Aceh.
Di sektor pertanian, Ilham menyebut banjir telah memicu gejolak harga pangan dan merusak lahan sawah yang tertutup sedimen lumpur tebal. Ia memperkirakan lahan tersebut membutuhkan waktu hingga enam bulan untuk kembali produktif.
Ia juga mengingatkan dampak pembangunan hunian tetap (huntap) terhadap petani dan pekebun. Relokasi berpotensi menjauhkan warga dari lahan garapan, menambah biaya transportasi, dan memperberat pemulihan ekonomi jika tidak diiringi perbaikan kebun, jalan, dan irigasi.
“Bagaimana irigasi bisa berfungsi kalau sedimen lumpur belum dibersihkan? Ini PR besar kita,” katanya.
Legislator dapil Aceh II itu menegaskan pemulihan Aceh tidak cukup dengan bansos, melainkan harus diikuti percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi. Ia pun menyatakan mendukung penambahan anggaran kementerian, khususnya Kementerian Pertanian, selama benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.
“Kalau anggaran tambahan untuk memulihkan pertanian dan perkebunan, saya setuju. Tapi yang kami tunggu adalah action, bukan seremoni,” pungkasnya.
