Byklik.com | Lhokseumawe – Penyebaran berita bohong atau hoaks tumbuh subur di masa pemilu dan pemilihan kepala daerah seperti yang terjadi pada 2024 silam. Penyebaran berita hoaks secara masif banyak dilakukan melalui berbagai platform media sosial.
Dibutuhkan strategi jangka panjang untuk menangkal penyebaran hoaks sekaligus meningkatkan literasi digital di tengah masyarakat. Berita palsu banyak disebarkan melalui media sosial, tidak akan berdampak buruk ketika masyarakat memiliki literasi digital tinggi.
Sinergitas dengan media massa menjadi salah satu strategi melawan penyebaran berita hoaks di masa tahapan pemilu atau pilkada. Banyaknya berita palsu yang beredar di media sosial, bisa ditangkal dengan pemberitaan di media massa.
“Media massa memiliki sistem verifikasi dan konfirmasi berita. Jadi, setiap berita yang ditayangkan sudah melalui konfirmasi berjenjang sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan,” papar Dedy Syahputra, wartawan suaradiksi.net dalam diskusi dengan Bawaslu Kota Lhokseumawe, Rabu, 28 Januari 2026.
Selain sistem verifikasi, tambah Dedy, wartawan terikat dengan Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik dalam mencari, mengolah, dan menyiarkan berita. Hal ini membuat berita yang disiarkan sudah tersaring kebenaran dan akurasinya.
“Meski terkadang muncul berita keliru, ada mekanisme hak jawab dan berita follow up untuk meluruskannya,” tambah mantan wartawan LKBN Antara tersebut.
Diskusi nonformal yang berlangsung di warung kopi tersebut, juga dihadiri Nasrullah Thaleb, seorang penulis di Kota Lhokseumawe. Nasrullah menilai penyebaran berita hoaks juga harus diatasi dengan pendekatan budaya.
“Masyarakat Aceh lebih kuat tradisi lisan, pembicaraan apa pun, mulai dari ekonomi, sosial, bahkan politik, berlangsung di warung kopi. Diskusi warung kopi menjadi salah satu alternatif untuk melawan berita hoaks,” kata penulis cerita anak tersebut.
Diskusi tersebut dihadiri Koordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu atau Panwaslih Kota Lhokseumawe, Ayi Jufridar. Ia menilai edukasi tentang kepemiluan dan strategi sosialisasi harus melibatkan jurnalis.
“Itulah yang kami lakukan dalam Pemilu 2024 lalu. Informasi dari media massa lebih terstruktur, lengkap, dan disertai dengan data sehingga lebih valid dan mencerdaskan,” ujar Ayi Jufridar yang juga berlatar sebagai wartawan.
Secara terpisah, Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, Dedy Syahputra, mengatakan diskusi yang mereka gelar dengan sejumlah elemen masyarakat merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi. Sebelumnya, sudah digelar beberapa pertemuan serupa secara sederhana di berbagai tempat.[]
