ByKlik.com | Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menolak keras pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel terkait dukungan perluasan wilayah hingga ke Sungai Nil dan Eufrat. Ia menilai pernyataan tersebut berbahaya, provokatif, dan berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan Timur Tengah.
Hidayat Nur Wahid atau HNW menilai pernyataan tersebut sangat berbahaya dan provokatif karena melegitimasi ekspansionisme Israel yang bukan hanya mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, tetapi juga berpotensi meluas ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, klaim perluasan wilayah hingga ke Sungai Nil dan Eufrat mencerminkan gagasan “Israel Raya” yang selama ini menuai penolakan luas. Bahkan, sejumlah pejabat Israel disebut pernah menyampaikan klaim yang mencakup sebagian wilayah Mesir, Arab Saudi, Irak, serta seluruh Suriah, Yordania, dan Lebanon.
HNW menegaskan sikap OKI yang menyebut pernyataan Dubes AS itu melanggar hukum internasional dan konvensi PBB harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas negara-negara anggota dalam menjaga kedaulatan masing-masing, termasuk Palestina.
“Pernyataan tersebut ekstrem, provokatif, dan berpotensi menimbulkan ketegangan baru. Karena itu wajib ditolak dan harus membangkitkan tanggung jawab kolektif OKI untuk menyelamatkan Palestina dari ekspansionisme dan penjajahan Israel,” ujar HNW dalam siaran pers di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.
Ia menambahkan, sikap tegas OKI juga sejalan dengan posisi Liga Arab, Liga Muslim se-Dunia, serta Gulf Cooperation Council (GCC). Bahkan, 11 Menteri Luar Negeri anggota OKI, termasuk dari Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, UEA, Palestina, Indonesia, Pakistan, Oman, Kuwait, dan Bahrain, telah menyuarakan sikap serupa.
HNW juga menyoroti keterlibatan sejumlah negara tersebut dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dipromosikan Presiden AS Donald Trump. Ia mempertanyakan konsistensi agenda perdamaian yang dikampanyekan Trump apabila pernyataan Dubesnya justru memicu eskalasi konflik.
“Negara-negara OKI yang menjadi anggota BoP harus menuntut klarifikasi terbuka dari Presiden Trump. Bila serius menghadirkan perdamaian, maka pernyataan Dubesnya harus segera dikoreksi, bahkan bila perlu ditarik dari Israel,” tegasnya.
Menurut HNW, apabila tidak ada koreksi, maka hal itu dapat dimaknai sebagai persetujuan diam-diam dari pemerintah AS terhadap ekspansionisme Israel, yang pada akhirnya berpotensi menggagalkan misi BoP untuk menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian di kawasan.
Ia juga mengungkapkan bahwa kecaman terhadap pernyataan Mike Huckabee tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari sejumlah tokoh di dalam negeri AS yang menilai pernyataan tersebut membahayakan kepentingan perdamaian dan posisi diplomatik Amerika Serikat.
Di akhir pernyataannya, HNW menegaskan Indonesia harus tetap berpegang pada amanat UUD NRI 1945 untuk menghapus segala bentuk penjajahan. Ia menyebut, bila pernyataan Dubes AS tidak dikoreksi, maka opsi Indonesia untuk meninjau bahkan menarik diri dari keanggotaan BoP sebagaimana pernah disampaikan Presiden Prabowo perlu dipertimbangkan, demi menjaga konsistensi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam kerangka two state solution.
