ByKlik.com | Purwakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) memperkuat kolaborasi dalam menghadapi disrupsi akal imitasi (AI) dan robotik di dunia kerja melalui program peningkatan dan alih keterampilan (upskilling dan reskilling).
Ajakan tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri Tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan peringatan Hari Pekerja Indonesia (Harpekindo) 2026 di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu, 21 Februari 2026.
“Saya yakin dengan kebersamaan dan kolaborasi, kita siap menghadapi perubahan ini. Semangat kami di Kemnaker adalah menyongsongnya dengan prinsip inklusivitas, yakni no one left behind. Tidak boleh perubahan atau disrupsi apa pun di industri membuat pekerja tertinggal, di-PHK, atau termarginalkan,” ujar Yassierli.
Ia menegaskan, prinsip no one left behind bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah konkret. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng SP/SB untuk bersama-sama menjalankan program peningkatan kompetensi guna memastikan kesiapan tenaga kerja menghadapi transformasi industri berbasis teknologi.
Menurutnya, pada tahun sebelumnya Kemnaker telah melatih 700 ahli produktivitas serta menyelenggarakan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lebih dari 63 titik dengan melibatkan perwakilan serikat pekerja. “Program ini akan terus kami laksanakan dan perlu diperluas agar menjangkau lebih banyak pekerja,” katanya.
Yassierli juga mendorong SP/SB memanfaatkan 42 balai pelatihan kerja milik Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah sebagai pusat solusi peningkatan kompetensi. Ia menilai tantangan ketenagakerjaan ke depan hanya dapat dijawab melalui percepatan upskilling dan reskilling seiring kebutuhan industri yang terus berkembang dan menuntut kompetensi baru.
Selain disrupsi AI, Menaker menyoroti pentingnya pengembangan green jobs sebagai respons terhadap transformasi menuju ekonomi hijau. Ia menekankan bahwa tenaga kerja Indonesia harus dipersiapkan dengan karakter adaptif dan kompetensi relevan agar mampu bersaing di pasar kerja masa depan.
“Kita tidak bisa menolak perubahan. Yang harus kita lakukan adalah memastikan pekerja Indonesia siap, terlindungi, dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” tegasnya.
Pemerintah, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan serikat pekerja, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan transformasi digital dan ekonomi hijau berjalan beriringan dengan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
