ByKlik.com | Jakarta — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), meminta dukungan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, untuk pembentukan Dana Abadi bagi eks kombatan dan korban konflik di Aceh. Permintaan ini disampaikan Gubernur Mualem dalam pertemuan di kantor KLH, Jakarta Timur, pada Selasa (7/10/2025).
Menurut Mualem, dana abadi tersebut sangat penting sebagai instrumen nyata untuk memberdayakan masyarakat yang terdampak konflik dan mengelola lahan bekas konflik agar menjadi produktif serta berkelanjutan.
“Kami meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, agar dana abadi kombatan dan korban konflik bisa menjadi langkah nyata membangun kembali kehidupan masyarakat pascakonflik di Aceh,” pintanya.
Mualem menegaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga merupakan komitmen moral dan sosial untuk menjaga perdamaian dan memberikan keadilan bagi masyarakat Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mualem juga meminta dukungan terhadap Instruksi Gubernur tentang penataan dan penertiban perizinan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola lingkungan, memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan, dan mendukung investasi yang berkelanjutan.
Selain itu, Gubernur menyoroti pentingnya percepatan penyaluran Dana Rehabilitasi Berbasis Kinerja (RBP) dan REDD+ Carbon Aceh. Kedua program strategis ini diharapkan mampu menurunkan emisi karbon sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Sementara dalam bidang konservasi, Mualem menegaskan komitmen Pemerintah Aceh terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan satwa, terutama gajah Sumatera. Komitmen ini diwujudkan melalui peningkatan kerja sama antara dinas terkait dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
“Perlindungan satwa dan hutan bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga warisan alam Aceh,” ujar Mualem.
Percepatan Pembentukan WPR dan Proyek Daur Ulang
Selain itu, Mualem turut menekankan perlunya percepatan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar kegiatan pertambangan rakyat dapat dilakukan secara legal, tertib, dan ramah lingkungan. Ia juga menyinggung rencana proyek daur ulang tembaga dan lithium oleh PT Aceh Green Industri.
Menurut Mualem, proyek tersebut sejalan dengan arah investasi hijau asalkan mematuhi seluruh aturan lingkungan hidup yang berlaku. “Pemerintah Aceh berkomitmen membangun Aceh secara berkelanjutan. Setiap langkah pembangunan harus selaras dengan pelestarian alam dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, menyambut baik pandangan dan inisiatif Gubernur Aceh. “Kami melihat semangat yang kuat dari Pemerintah Aceh dalam mengelola lingkungan secara bijak. Kementerian Lingkungan Hidup akan mendukung penuh program yang mengarah pada pembangunan hijau dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Hanif. []
