ByKlik.com | Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengecam keras ketergantungan Indonesia terhadap impor garam dari Australia. Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan lemahnya keberpihakan negara terhadap petani garam lokal dan berpotensi mengancam kedaulatan pangan nasional.
Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026, Firman menegaskan murahnya harga garam Australia bukan karena petani Indonesia kalah kualitas, melainkan karena negara gagal membangun sistem produksi yang modern dan adil.
“Australia bisa menjual garam lebih murah karena teknologi mereka jauh lebih maju, skala produksinya besar, dan infrastrukturnya kuat. Di Indonesia, petani dibiarkan berjuang sendiri dengan alat tradisional dan ketergantungan pada cuaca,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia menjelaskan, produksi garam di Australia dilakukan secara industri melalui sistem penguapan air laut di kolam-kolam raksasa dengan manajemen modern dan dukungan infrastruktur memadai. Air laut dipompa ke tambak besar, diuapkan oleh sinar matahari, lalu dikristalkan dan dipanen dengan efisiensi tinggi.
Sebaliknya, mayoritas petani garam di Indonesia masih mengandalkan metode konvensional yang rentan hujan, tanpa teknologi pemurnian, fasilitas penyimpanan yang memadai, maupun jaminan harga. Kondisi tersebut, menurut Firman, merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang dibiarkan berlangsung bertahun-tahun.
“Petani kita disuruh bersaing dengan produk industri asing, tapi negara tidak pernah memberikan senjata yang setara. Ini bukan soal kemampuan petani, ini soal keberpihakan negara,” ujarnya.
Firman juga menyoroti alasan rendahnya kualitas garam lokal yang kerap dijadikan dasar membuka keran impor. Ia menilai persoalan kualitas justru berakar pada minimnya investasi negara dalam teknologi pascapanen dan standardisasi industri.
“Kalau pemerintah serius, kualitas bisa ditingkatkan. Yang tidak serius itu kebijakan. Lebih mudah impor daripada membangun industri garam nasional,” sindirnya.
Ia memperingatkan, ketergantungan terhadap impor garam tidak hanya memukul ekonomi petani, tetapi juga melemahkan kedaulatan pangan. “Kalau garam saja kita tergantung pada negara lain, ini bahaya. Garam itu kebutuhan strategis. Negara tidak boleh menyerah pada pasar dan membiarkan petani dikorbankan,” tegasnya.
Firman memastikan Komisi IV DPR akan terus menekan pemerintah agar menghentikan kebijakan impor yang dinilai merugikan petani, sekaligus mempercepat pembangunan ekosistem industri garam nasional yang modern, mandiri, dan berdaulat.
