ByKlik.com | Jakarta — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti tajam efektivitas penggunaan anggaran sektor pariwisata, dengan menegaskan bahwa tingginya penyerapan anggaran belum tentu berbanding lurus dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026), Saleh menyatakan DPR membutuhkan indikator terukur untuk memastikan setiap rupiah dari APBN benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat.
“Yang paling pokok itu soal penyerapan anggaran. Penyerapan tinggi, tapi dampaknya bagi masyarakat belum kelihatan apa-apa,” ujar Saleh.
Ia mengingatkan bahwa pariwisata memang berpotensi besar membuka lapangan kerja, namun klaim capaian tenaga kerja harus dapat dijelaskan secara rinci. Menurutnya, angka jutaan tenaga kerja di sektor pariwisata tidak bisa serta-merta diklaim sebagai hasil langsung belanja Kementerian Pariwisata.
Saleh mencontohkan klaim penciptaan sekitar 25,9 juta lapangan kerja di sektor pariwisata. Ia menilai angka tersebut perlu dipetakan kontribusinya, apakah berasal dari program pemerintah, investasi swasta, atau sektor lain di luar kendali langsung kementerian.
Karena itu, ia meminta Kementerian Pariwisata memaparkan secara detail program, unit kerja, dan belanja mana yang benar-benar berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, serta menggerakkan ekonomi daerah.
Menurutnya, kejelasan tersebut penting sebagai dasar pengawasan DPR sekaligus pijakan dalam pembahasan anggaran tahun berikutnya. Tanpa bukti manfaat konkret, usulan penambahan anggaran dinilai sulit dipertanggungjawabkan secara publik.
Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan kinerja sektor pariwisata sepanjang 2025 menunjukkan tren positif, dengan 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 1,20 miliar perjalanan wisatawan Nusantara.
Pemerintah juga mencatat devisa pariwisata diproyeksikan mencapai 18,91 miliar dolar AS atau sekitar Rp317,4 triliun, serta penyerapan tenaga kerja sekitar 25,9 juta orang. Namun bagi DPR, capaian makro tersebut tetap harus diturunkan menjadi ukuran manfaat langsung bagi masyarakat di daerah, bukan sekadar angka pertumbuhan nasional.
