Byklik.com | Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung langkah pemerintah Indonesia yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi dan proses hukum atas insiden serangan terhadap markas pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang menewaskan prajurit TNI.
Insiden tersebut dilaporkan terjadi di Lebanon Selatan, saat markas pasukan penjaga perdamaian UNIFIL terkena serangan, mengakibatkan satu personel TNI gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.
Sukamta menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam menjalankan tugas mulia sebagai bagian dari misi perdamaian dunia. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Selasa, 31 Maret 2026.
Menurutnya, keterlibatan TNI dalam misi perdamaian PBB merupakan wujud komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global. Namun, ia menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
“Serangan terhadap pasukan perdamaian tidak dapat dibenarkan. Ini pelanggaran serius yang harus menjadi perhatian komunitas internasional,” tegas legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Ia mendorong agar proses investigasi dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
“Kami percaya negara akan mengambil langkah yang tepat dan terukur, mendorong proses investigasi yang transparan, serta memastikan bahwa kejadian ini ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang berlaku,” lanjutnya.
Sukamta juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan diplomasi dan ketegasan dalam menyikapi insiden tersebut.
“Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian, sekaligus menjaga kehormatan dan martabatnya. Dalam situasi seperti ini, ketegasan harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan,” ujarnya.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah, termasuk memastikan perlindungan maksimal bagi prajurit TNI yang bertugas dalam misi internasional.
DPR RI berharap insiden tersebut segera ditindaklanjuti melalui mekanisme internasional yang berlaku guna memberikan keadilan bagi korban serta menjaga kredibilitas misi perdamaian dunia.
