Byklik.com | Jakarta — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti potensi dampak meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama menjelang perayaan Lebaran 2026. Pemerintah diminta menyiapkan langkah mitigasi agar gejolak global tidak memicu kenaikan harga pangan dan melemahkan daya beli masyarakat.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
“Gejolak di Timur Tengah harus menjadi peringatan bagi semua negara. Pemerintah perlu segera menyiapkan langkah mitigasi agar kenaikan harga pangan tidak semakin memberatkan masyarakat menjelang Lebaran,” ujar Sultan.
Ia menilai kondisi inflasi tahunan pada Februari 2026 yang mencapai 4,76 persen perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi menekan ketahanan ekonomi rumah tangga serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah. Selain itu, posisi defisit APBN yang tercatat sebesar Rp135,7 triliun menuntut pemerintah menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati dan strategis.
“Dengan inflasi 4,76 persen, penguatan produksi pangan di daerah dan stabilitas distribusi menjadi kunci. Rantai pasok jangan sampai terganggu di tengah situasi global yang tidak menentu,” tegas senator asal Bengkulu tersebut.
Selain persoalan ekonomi, DPD RI juga meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi menjelang arus mudik Lebaran. Peningkatan mobilitas masyarakat diperkirakan terjadi signifikan sehingga koordinasi antarinstansi dinilai penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pemudik.
“Harapan kita, jutaan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dapat pulang dengan aman dan nyaman tanpa harus menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok,” kata Sultan.
Sidang paripurna tersebut juga diisi dengan penyampaian laporan aspirasi masyarakat daerah (Asmasda) dari empat subwilayah. Komite I menyoroti penguatan aparatur sipil negara (ASN), pemerataan infrastruktur komunikasi, serta tata kelola pembangunan daerah. Komite II menekankan pentingnya ketahanan pangan dan penguatan konektivitas maritim.
Sementara itu, Komite III mengangkat isu pemerataan layanan kesehatan, pengembangan keterampilan generasi muda, perluasan kesempatan kerja, akses pendidikan, serta penguatan lembaga keagamaan. Adapun Komite IV bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) menyoroti dinamika ekonomi daerah, kepastian hukum, serta perlunya penguatan penanganan kebijakan secara terintegrasi.
