ByKlik.com | Jakarta — Dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas lapangan kerja, dan menarik investasi, Pemerintah meluncurkan Program Paket Ekonomi pada semester kedua tahun 2025. Program ini akan digenjot hingga akhir tahun ini dan berlanjut pada awal tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (22/9/2025), menjelaskan rincian delapan program utama yang diluncurkan.
Pertama, Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi: Pemerintah menargetkan 20.000 lulusan baru atau maksimal lulus satu tahun terakhir untuk mengikuti program magang selama enam bulan, mulai Oktober 2025 hingga Maret 2026. Setiap peserta akan menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama periode magang.
Kedua, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP): Diskon 100% PPh 21 akan diberikan kepada 552.000 pekerja sektor pariwisata yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Program ini berlaku selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2025.
Ketiga, Program Bantuan Pangan: Selain 10 kg beras, bantuan pangan akan ditambah 2 liter minyak goreng bermerek Minyak Kita setiap bulan. Bantuan ini menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada periode Oktober–November 2025.
Keempat, Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM): Program ini menargetkan 731.361 pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) seperti ojek daring, ojek pangkalan, kurir, dan supir. Mereka akan menerima diskon 50% iuran JKK dan JKM selama enam bulan ke depan.
Kelima, Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan: Program ini memberikan relaksasi untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP). Suku bunga KPR/KPA/PRP maksimum ditetapkan sebesar BI Rate ±3% dan kredit pengembang sebesar BI Rate ±4%. Targetnya adalah 1.050 unit rumah pada tahun 2025.
Keenam, Program Padat Karya Tunai (Cash for Work): Program ini menyediakan upah harian bagi 215.421 pekerja dengan alokasi anggaran Rp1,93 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Rp1,36 triliun dari Kementerian Perhubungan.
Ketujuh, Paket Nataru: Kementerian Pariwisata dan Perhubungan akan meluncurkan diskon PPN DTP untuk tiket pesawat terbang dan diskon 50% untuk jasa transportasi di hari atau waktu tertentu. Selain itu, Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) selama seminggu akan diadakan pada Desember 2025.
Terakhir, Percepatan Deregulasi: Penyelesaian aturan turunan terkait penambahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital akan dipercepat. Sistem Kementerian/Lembaga akan diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS) mulai 5 Oktober 2025.
Untuk mempercepat implementasi program-program prioritas ini, Menteri Airlangga menambahkan bahwa Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) akan segera diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto. []
