ByKlik.com | Jakarta — Ekosistem disinformasi bukan sekadar kebisingan digital, melainkan ancaman serius bagi masyarakat global. Survei IPSOS (2023) mengungkapkan bahwa 53% orang di dunia mengalami lebih banyak misinformasi dibandingkan 30 tahun lalu.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, dalam Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC) Journalist Dialogue 2025 di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
“Kemajuan teknologi, terutama otomatisasi produksi dan distribusi konten, memperluas jangkauan serta dampak disinformasi. Jika tidak diantisipasi, hal ini berpotensi mengganggu stabilitas sosial,” kata Wamen Nezar dilansir InfoPublik, Rabu (21/5)
Bahkan, World Economic Forum (2025) menempatkan disinformasi sebagai salah satu dari 10 risiko global terbesar dengan dampak parah di berbagai negara.
Penyebaran narasi palsu dan fakta terdistorsi memicu polarisasi serta mengikis kepercayaan publik terhadap media. Lanskap media global kini berada di bawah tekanan akibat algoritma yang lebih mengutamakan engagement ketimbang akurasi.
Nezar menegaskan, di balik tantangan ini, terbuka peluang untuk kolaborasi internasional. Masyarakat global perlu bertukar praktik terbaik, mendorong jurnalisme etis, dan berinvestasi dalam literasi digital.
“Sebagai insan media, perang melawan disinformasi bukanlah perang terhadap kebebasan berpendapat, melainkan upaya mempertahankan kebenaran,” tegasnya.
Lebih jauh, Nezar menyebut, di Indonesia dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, disinformasi menyebar cepat melalui media sosial.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memprioritaskan pendekatan komprehensif, termasuk peningkatan ketahanan digital, kerja sama lintas sektor, dan penguatan komunikasi publik” sebutnya.
“Upaya konkret meliputi reformasi regulasi, sistem peringatan dini, dan kemitraan dengan masyarakat sipil untuk memantau konten berbahaya,” tambah mantan pemimpin redaksi harian The Jakarta Post ini.
Nezar mengungkapkan, Kementerian Komdigi telah memperluas strategi dengan kampanye literasi media, kolaborasi bersama platform teknologi, dan pengembangan kapasitas jurnalis lokal.
Inisiatif seperti alat deteksi cerdas, dialog lintas batas, dan integrasi pemeriksaan fakta ke layanan publik menjadi fokus utama.
Pada 2023, Indonesia bahkan berkolaborasi dengan ASEAN merilis pedoman penanganan disinformasi—sebuah terobosan dalam memperkuat solidaritas regional. “Forum internasional menjadi jembatan untuk menyatukan perspektif dan pengalaman antarnegara,” katanya.
Melalui inisiatif seperti kampanye edukasi media, pertukaran jurnalis, dan pemeriksaan fakta bersama, diharapkan lahir kemitraan baru yang mampu memperkuat integritas informasi. []
