Byklik.com | Nusantara — Pemerintah menggeber pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah DIPA Otorita IKN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp6 triliun resmi turun, menandai dimulainya akselerasi proyek strategis nasional tersebut.
Seiring kepastian anggaran, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melantik dan menetapkan pejabat perbendaharaan pada satuan kerja Otorita IKN, Rabu pekan lalu di Kantor Otorita IKN, Nusantara. Pelantikan ini menjadi langkah krusial untuk memastikan belanja negara berjalan cepat, tertib, dan akuntabel.
Pejabat yang dilantik meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran. Seluruhnya menandatangani pakta integritas sebagai komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang transparan dan bebas konflik kepentingan.
Untuk Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan 6 kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, 5 pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan 3 bendahara pengeluaran.
Basuki menegaskan, besarnya anggaran negara yang dikelola harus diiringi dengan disiplin, integritas, dan tanggung jawab penuh.
“Ini amanah besar. Uang negara harus dibelanjakan sebaik-baiknya dan dijauhkan dari konflik kepentingan dalam setiap keputusan,” tegas Basuki seperti dikutip Byklik.com dari situs resmi ikn.go.id, Sabtu (3/1/2026).
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat agar bekerja profesional, patuh pada regulasi, dan menjaga integritas demi memastikan pembangunan IKN berjalan tepat sasaran.
Dengan anggaran telah siap dan perangkat pengelola keuangan lengkap, Otorita IKN optimistis program pembangunan tahun 2026 dapat dipacu lebih cepat, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta masa depan Indonesia.
