Byklik.com | Idi Rayeuk – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyambut langsung aksi unjuk rasa masyarakat di gerbang Pendopo Bupati, Idi Rayeuk, Kamis, 2 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Al-Farlaky menemui massa dan merespons berbagai tuntutan secara lugas dan tegas. Aksi berlangsung tertib dan damai, sementara pernyataan kepala daerah itu menjadi perhatian peserta aksi.
Di hadapan pengunjuk rasa, Al-Farlaky menegaskan komitmennya untuk tidak meninggalkan penyintas banjir di Aceh Timur. Ia menyampaikan bahwa sejak awal bencana terjadi, pemerintah daerah telah bergerak cepat dengan turun langsung ke lapangan guna memastikan penanganan berjalan optimal.
Menanggapi tuntutan terkait transparansi data korban dan penerima bantuan, Al-Farlaky mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mengusulkan 25.000 data korban banjir pada tahap pertama dan 16.000 data pada tahap kedua. Data tersebut disusun sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri, termasuk indikator penilaian dampak seperti sedimentasi lumpur.
“Data ini akan terus kami perjuangkan agar seluruhnya dapat terealisasi,” kata Al-Farlaky.
Untuk menampung pengaduan masyarakat, pemerintah daerah telah menginstruksikan pembentukan posko pengaduan di setiap kecamatan hingga tingkat kabupaten yang dipusatkan di Pendopo Bupati. Masyarakat diimbau melaporkan apabila masih terdapat korban banjir yang belum terdata.
Selain itu, Al-Farlaky menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan yang terbagi dalam dua jalur. Bantuan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta bantuan rumah rusak disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Bank BSI. Sementara bantuan jatah hidup (jadup), dana stimulus, dan perabot rumah tangga disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui kantor pos.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah mengusulkan seluruh data sesuai harapan masyarakat, namun proses penyaluran tetap mengikuti mekanisme dan tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ia juga mengingatkan pentingnya akurasi informasi di tingkat gampong hingga kecamatan guna menghindari miskomunikasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Al-Farlaky mengajak masyarakat untuk bersabar mengikuti proses penanganan bencana yang direncanakan berlangsung hingga tiga tahun ke depan. Pemerintah daerah, ujarnya, berkomitmen untuk terus mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana.***
