ByKlik.com | Kualasimpang — Sebanyak 91.663 warga Aceh dari 24.280 kepala keluarga masih bertahan di pengungsian setelah dua bulan bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah. Data Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh menunjukkan pemulihan belum sepenuhnya terjadi, sementara ribuan korban masih hidup dalam keterbatasan di tenda-tenda darurat, Jumat, 30 Januari 2026.
Kondisi tersebut tak hanya berdampak pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga memicu persoalan serius pada kesehatan mental para penyintas. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Rahmat Hidayat, menyebut sedikitnya ada tiga masalah psikologis utama yang umum muncul pascabencana.
Pertama, trauma akibat mengalami langsung peristiwa banjir dan longsor. Kedua, rasa kehilangan mendalam karena kehilangan anggota keluarga, kerabat, tempat tinggal, harta benda, hingga harapan masa depan. Ketiga, tekanan akibat harus beradaptasi dengan kehidupan baru di pengungsian yang serba terbatas dan penuh ketidakpastian.
“Pemulihan psikologis sangat bergantung pada sejauh mana fungsi kehidupan mereka bisa kembali normal,” ujar Rahmat.
Ia menekankan, kondisi lingkungan pengungsian sangat menentukan kesehatan mental para korban. Lingkungan yang aman, nyaman, serta memiliki dukungan sosial antarpengungsi dinilai mampu membantu proses pemulihan. Sebaliknya, ancaman bencana susulan dan ketidakpastian masa depan justru memperpanjang tekanan psikologis.
Menurut Rahmat, rasa aman menjadi kunci utama. Kehadiran relawan dan perhatian nyata dari pemerintah berperan besar dalam menumbuhkan perasaan tidak ditinggalkan.
“Yang paling penting memastikan masyarakat tidak merasa ditinggalkan dan tetap mendapatkan perhatian yang memadai dari negara,” tegasnya.
UGM, lanjutnya, turut berkontribusi dalam pemulihan psikologis melalui pelatihan psychological first aid, pemantauan kondisi korban, serta dukungan jarak jauh bersama jejaring perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat setempat.
Rahmat menilai penanganan dampak bencana tidak bisa bersifat jangka pendek. Pemerintah diminta hadir secara konsisten, bukan hanya lewat bantuan logistik, tetapi juga melalui pendampingan psikososial agar korban merasakan perlindungan dan jaminan rasa aman di masa depan.
“Bantuan tidak cukup hanya fisik. Kehadiran yang mendampingi dan menenangkan juga sangat dibutuhkan,” pungkasnya.
