Byklik.com | Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra yang terjadi pada akhir November 2025 rampung dalam tiga tahun ke depan. Target tersebut telah ditetapkan secara nasional dan menjadi acuan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
“Secara nasional telah ditetapkan beberapa waktu lalu bahwa target penyelesaian tuntas bencana Sumatera ini ialah dalam kurun waktu tiga tahun,” ujar Kepala BNPB Suharyanto, Rabu, 4 Maret 2026.
Ia menjelaskan, target itu tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan data terkunci per 9 Februari 2026 dan menjadi rujukan resmi lintas kementerian/lembaga.
BNPB memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir bandang dan tanah longsor terus berjalan. Untuk skema komunal, pembangunan dipusatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan dukungan lembaga filantropi seperti Buddha Tzu Chi dan Danantara.
“Ini terpusat dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian ada pula bantuan dari Buddha Tzu Chi dan sebagian dari Danantara,” ujarnya.
Sementara bagi warga yang menginginkan pembangunan hunian tetap di atas lahan milik sendiri (in situ), BNPB akan membangunnya secara langsung tanpa menunggu hunian sementara penuh.
“Jadi ini tidak menunggu hingga hunian sementara penuh, melainkan secara paralel. Bagi yang sudah bisa menunjukkan tanahnya segera kami bangun,” tegasnya.
Di sisi lain, BNPB membuka peluang bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan dan sedang yang belum menerima dana stimulan untuk mengajukan kembali. Pemerintah pusat, kata Suharyanto, akan menyusulkan bantuan tersebut.
Khusus Sumatera Barat, dana stimulan per Selasa, 3 Maret 2026 telah disalurkan kepada 126 kepala keluarga dengan total nilai Rp2,8 miliar. Secara keseluruhan, pemerintah telah menggelontorkan Rp205 miliar untuk tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra.
BNPB menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi prioritas nasional agar pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak dapat segera pulih secara menyeluruh.
