ByKlik.com | Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan anggaran bahan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebesar Rp8.000–Rp10.000 per porsi, bukan Rp15.000 sebagaimana ramai diperbincangkan di media sosial menjelang Ramadan.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa besaran Rp13.000 untuk balita hingga siswa kelas 3 SD serta Rp15.000 untuk siswa kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui merupakan total anggaran per porsi. Angka tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk bahan baku makanan.
“Anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1–3 sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui sebesar Rp10.000 per porsi,” ujar Nanik, Selasa, 24 Februari 2026
Ia merinci, dari total anggaran tersebut, Rp3.000 per porsi dialokasikan untuk biaya operasional. Dana operasional mencakup pembayaran listrik, air, gas, internet, insentif relawan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), insentif guru PIC, BPJS Ketenagakerjaan relawan, operasional kendaraan, hingga kebutuhan kebersihan dan alat pelindung diri.
Selain itu, Rp2.000 per porsi dialokasikan untuk fasilitas dan sewa sarana pendukung. Komponen ini meliputi sewa lahan dan bangunan dapur, gudang, mess, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), filterisasi air, hingga penyediaan peralatan masak modern seperti steam rice, chiller, freezer, serta perlengkapan distribusi makanan.
Dalam petunjuk teknis (juknis) terbaru Nomor 401.1, alokasi Rp2.000 tersebut dikategorikan sebagai insentif fasilitas SPPG yang disediakan mitra, setara Rp6 juta per hari dengan asumsi satu SPPG melayani 3.000 penerima manfaat.
BGN menegaskan struktur pembiayaan tersebut dirancang untuk menjamin kualitas gizi sekaligus keberlanjutan operasional program. Pemerintah memastikan setiap komponen anggaran diawasi secara ketat agar tepat guna dan tepat sasaran.
Meski demikian, BGN menyatakan terbuka terhadap laporan masyarakat jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian menu dengan standar anggaran. “Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku,” tegas Nanik.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi nasional, terutama bagi anak sekolah, balita, dan ibu menyusui. Pemerintah menargetkan program ini berjalan transparan dan akuntabel di seluruh daerah.
