ByKlik.com | Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan eskalasi jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Hingga Minggu (4/1/2026), total korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.177 jiwa.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB, Abdul Muhari, mengonfirmasi adanya penambahan 10 korban jiwa dibandingkan data sebelumnya. Penambahan tersebut berasal dari laporan terkini di tiga provinsi terdampak.
“Tambahan korban jiwa meninggal dunia ini menambah jumlah total dari tiga provinsi. Kemarin, rekapitulasi kita di cut off pukul 16.00 WIB adalah 1.167 jiwa, dan hari ini bertambah 10 menjadi 1.177 jiwa yang meninggal dunia,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers, Minggu (4/1/2026).
Berdasarkan data BNPB, tambahan 10 korban meninggal dunia tersebut tersebar di beberapa titik, yakni Aceh Utara 3 jiwa, Tapanuli Selatan 5 jiwa, dan Sumatra Barat bertambah 2 jiwa.
Selain korban jiwa, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap warga yang dinyatakan hilang. Saat ini, angka orang hilang mengalami penurunan setelah dilakukan verifikasi data di lapangan.
“Hari ini ada pengurangan 17 nama untuk daftar orang hilang yang dikoreksi oleh desa, kecamatan, maupun anggota keluarga. Sehingga, jumlah total rekapitulasi nama korban yang masih dalam daftar pencarian tim SAR gabungan itu 148 jiwa,” lanjut Abdul Muhari.
Sementara itu, dampak pengungsian masih sangat besar. BNPB mencatat sebanyak 242.174 jiwa saat ini masih berada di posko-posko pengungsian yang tersebar di tiga provinsi terdampak.
Status Tanggap Darurat di Berbagai Wilayah
Situasi penanganan darurat di tiap provinsi menunjukkan perkembangan yang beragam, di Provinsi Aceh, terdapat 10 daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat, sementara 8 daerah lainnya telah memasuki tahap transisi darurat.
Sementara di Sumatra Utara, seluruh kabupaten/kota telah keluar dari status tanggap darurat. Sebanyak 14 daerah berada dalam status transisi darurat, dan dua daerah lainnya telah mengakhiri masa tanggap darurat tanpa perpanjangan.
Sedangkan di Sumatra Barat, status tanggap darurat kini hanya menyisakan Kabupaten Agam. Kebijakan ini diambil menyusul adanya temuan rekahan tanah yang memicu potensi longsor susulan.
“Selain Kabupaten Agam, di Sumatra Barat sudah tidak ada kabupaten/kota yang dalam status tanggap darurat. Jadi, semuanya saat ini sudah dalam transisi darurat. Ada tanggap darurat yang berakhir dan ini tidak diperpanjang,” terang Abdul Muhari.
BNPB memastikan akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memantau situasi terkini dan memperkuat langkah mitigasi guna menekan risiko bencana lanjutan di wilayah Sumatra. []
