Byklik.com | Redelong – Banjir yang berulang akibat sungai tersumbat material sisa bencana mendorong Universitas Gadjah Mada (UGM) memasang Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) banjir di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
EWS dipasang di Desa Lampahan Timur setelah hujan deras kembali memicu luapan sungai yang merendam permukiman warga di wilayah tersebut. Sistem ini dirancang untuk memberi peringatan dini kepada masyarakat di tengah minimnya mitigasi struktural pascabanjir.
Program tersebut diketuai dosen Teknik Sipil Sekolah Vokasi UGM Dr. Sc. Adhy Kurniawan, S.T., bekerja sama dengan Pusat Studi Energi UGM dan Universitas Teuku Umar, serta didukung hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui skema PKM Tanggap Darurat Bencana.
“Lokasi ini dipilih karena banjir susulan masih terus terjadi hingga akhir 2025. Sungai belum sepenuhnya pulih dari material sisa banjir sebelumnya,” kata Adhy, Jumat 9 Januari 2026.
EWS yang dipasang bersifat mandiri energi dengan panel surya, dilengkapi sensor tinggi muka air, CCTV pemantauan sungai, serta sirine otomatis yang akan berbunyi saat air melewati ambang batas bahaya. Sistem ini ditujukan untuk memberi waktu evakuasi lebih awal bagi warga.
Pemasangan EWS tidak berlangsung mudah. Sebanyak 31 paket peralatan dikirim bertahap dari Yogyakarta ke Aceh, dengan perjalanan darat yang memakan waktu lebih dari 12 jam akibat kondisi medan dan cuaca. EWS akhirnya terpasang pada 2 Januari 2026 setelah koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.
Adhy menjelaskan, sistem bekerja dengan membaca fluktuasi muka air sungai secara real time. Ketika status bahaya tercapai, sirine akan aktif dan peringatan terdengar di lebih dari satu kawasan permukiman melalui dua pengeras suara yang diarahkan berbeda.
Selain peringatan suara, EWS juga dilengkapi CCTV yang memungkinkan pemantauan visual kondisi sungai secara daring. “Targetnya sederhana: warga tidak lagi terkejut saat banjir datang,” ujarnya.
Pemasangan EWS di Bener Meriah merupakan yang ketiga dilakukan tim UGM di Aceh, setelah Simeulue pada 2024 dan Meulaboh pada 2025. Namun, Adhy menegaskan bahwa teknologi hanya akan efektif jika diikuti perawatan dan kesiapan masyarakat.
Pengelolaan dan pemeliharaan alat diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. UGM menyebut EWS bersifat fleksibel dan dapat direlokasi jika diperlukan oleh BPBD setempat.
“EWS bukan solusi banjir, tapi alat peringatan. Tanpa penanganan sungai secara serius, risiko banjir tetap ada,” kata Adhy.
Ia berharap sistem tersebut benar-benar dimanfaatkan dan tidak berhenti sebagai proyek darurat. “Yang terpenting, alat ini berfungsi sebelum bencana, bukan sekadar dipasang setelah banjir terjadi,” pungkasnya.
