ByKlik.com | Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 mobil niaga dari India dibatalkan. Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya penguatan industri dalam negeri dan ekonomi desa yang menjadi prioritas pemerintah.
Menurut Said, penggunaan dana APBN untuk impor kendaraan dalam jumlah besar tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan ekonomi domestik sebagai fokus utama melalui berbagai program strategis.
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Ia menegaskan peningkatan permintaan pangan melalui program pemerintah seharusnya diikuti penguatan sektor hulu oleh Kementerian Pertanian agar produktivitas naik, perputaran ekonomi desa meningkat, dan ketergantungan impor berkurang.
Namun, rencana impor kendaraan niaga justru dinilai menunjukkan arah berlawanan. Said mengingatkan kinerja sektor manufaktur selama ini tumbuh lebih rendah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB), padahal sektor tersebut berperan penting dalam hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja.
“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Said juga mengutip kajian lembaga riset Celios yang memperkirakan rencana impor tersebut berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat sekitar Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.
Ia mempertanyakan alasan perusahaan pelat merah tidak menggandeng produsen dalam negeri, mengingat jumlah pengadaan hampir setara produksi mobil niaga nasional selama satu tahun dan berpotensi menjadi stimulus signifikan bagi industri otomotif domestik.
“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” ujarnya.
Selain aspek industri, Said juga menyoroti efisiensi jangka panjang. Menurutnya, harga awal yang lebih murah belum tentu menjamin efisiensi apabila tidak didukung layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan bengkel yang memadai.
“Efisiensi bukan hanya soal harga awal. Harus dilihat manfaat ekonominya bagi industri nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan, penggunaan APBN bersifat multiyears semestinya memberikan nilai tambah ekonomi dalam negeri. Karena itu, ia meminta rencana impor kendaraan niaga tersebut tidak hanya dikaji ulang, tetapi dibatalkan.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” pungkasnya.
