Byklik.com | Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kesepakatan dagang energi antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak akan menambah kuota impor nasional. Pemerintah hanya mengalihkan sumber pasokan dari negara lain ke AS, tanpa menambah volume impor.
Penegasan itu disampaikan Bahlil dalam acara Semarak Milad ke-28 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.
“Volume angka impornya sama, hanya switch tempatnya saja. Jadi tidak ada penambahan kuota,” kata Bahlil.
Ia memaparkan, kebutuhan LPG nasional mencapai 8,3 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 1,6 juta ton. Artinya, Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahun. Selain LPG, kebutuhan impor juga mencakup BBM dan minyak mentah (crude oil).
Ketiga komoditas tersebut menjadi bagian dari komitmen pembelian energi senilai USD15 miliar dari AS yang disepakati dalam kerangka Reciprocal Trade Agreement (RTA) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Bahlil memastikan harga pembelian tetap mengikuti mekanisme pasar internasional. Bahkan, menurutnya, harga LPG dari AS lebih kompetitif dibandingkan negara lain.
“Harganya sama dengan harga pasar, tidak ada perbedaan apakah dari Middle East atau dari Amerika. Bahkan untuk LPG dari Amerika justru lebih murah,” ujarnya.
Kesepakatan tersebut difinalisasi dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC pada Kamis, 19 Februari 2026.
Dalam perjanjian itu, Indonesia berkomitmen meningkatkan pembelian produk energi dari AS dengan nilai indikatif hingga USD15 miliar. Rinciannya meliputi impor LPG sekitar USD3,5 miliar, minyak mentah sekitar USD4,5 miliar, serta produk BBM olahan tertentu sekitar USD7 miliar. Kerja sama juga mencakup komoditas energi lain sesuai kebutuhan domestik, termasuk batubara metalurgi dan teknologi batubara bersih.
Bahlil menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kedaulatan energi nasional maupun membebani keuangan negara.
“Yakinlah bahwa kedaulatan bangsa ini tetap terjaga. Saya tidak mungkin menjual bangsa sendiri,” tegasnya.
Pemerintah memastikan seluruh komitmen pembelian energi dari AS tetap disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri serta mempertimbangkan aspek harga yang kompetitif dan kepentingan nasional.
