Byklik.com | Jakarta – Pemerintah mengklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 solid, meski realisasi belanja jauh melampaui pendapatan dan ekonomi nasional masih berada dalam tren perlambatan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi sementara APBN 2025 dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026. Ia menyebut APBN tetap menjadi instrumen kebijakan utama di tengah dinamika global dan domestik yang volatil.
Pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook semesteran Rp2.865,5 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target, sementara penerimaan pajak baru mencapai 87,6 persen dari sasaran tahunan. Di sisi lain, PNBP justru melampaui target hingga 104 persen, mengindikasikan ketergantungan APBN pada sektor non-pajak.
Namun, belanja negara melaju lebih cepat dengan realisasi Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook semester. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.602,3 triliun, sementara transfer ke daerah telah menembus Rp849 triliun. Pola ini kembali menegaskan karakter APBN yang ekspansif di tengah tekanan ekonomi.
Akibat selisih pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN 2025 melebar hingga Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati ambang batas 3 persen. Pemerintah menyebut defisit ini masih dalam batas aman dan mencerminkan kebijakan fiskal countercyclical.
“Kita tahu ekonomi sedang mengalami downtrend. Pemerintah harus memberi stimulus tanpa membahayakan APBN,” ujar Purbaya, seraya menegaskan komitmen menjaga defisit tetap di bawah 3 persen.
Meski demikian, klaim efektivitas stimulus fiskal tersebut masih menyisakan pertanyaan, terutama terkait kualitas belanja dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah optimistis tekanan fiskal akan mereda pada 2026 seiring membaiknya fondasi ekonomi. Menkeu menargetkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,4 persen dan berharap dapat didorong lebih tinggi melalui optimalisasi APBN sebagai peredam guncangan dan penggerak pertumbuhan.
APBN, menurut pemerintah, akan terus memainkan peran sentral sebagai shock absorber. Namun, di tengah defisit yang nyaris menyentuh batas konstitusional, tantangan terbesar tetap pada efektivitas belanja dan ketahanan penerimaan negara di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
