ByKlik.com | Jakarta — Anggota Komisi IV Fraksi PKS DPR RI, Johan Rosihan, mendesak pemerintah memberikan penjelasan terbuka dan proporsional terkait informasi komitmen impor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat dalam skema perjanjian perdagangan bilateral. Ia menegaskan, isu tersebut harus dilihat secara objektif dengan menempatkan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama.
Menurut Johan, secara angka, volume 1.000 ton memang sangat kecil dibandingkan total produksi beras nasional. Namun ia mengingatkan, kebijakan impor komoditas strategis seperti beras tidak bisa dipandang semata dari sisi kuantitas. Dampak psikologis pasar, persepsi publik, hingga potensi tekanan terhadap harga gabah petani tetap harus diperhitungkan secara serius.
“Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri,” ujar Johan di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2026 .
Ia menekankan, momentum panen dan peningkatan produksi nasional tidak boleh terganggu oleh kebijakan yang berpotensi melemahkan kepercayaan petani. Menurutnya, ketika isu impor muncul, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah petani di tingkat bawah melalui fluktuasi harga gabah.
Komisi IV DPR RI, kata Johan, akan meminta penjelasan teknis pemerintah dalam forum resmi untuk memastikan bahwa komitmen impor tersebut tidak bertentangan dengan semangat swasembada dan kedaulatan pangan. Ia menegaskan, setiap kebijakan perdagangan pangan harus selaras dengan agenda penguatan produksi dalam negeri.
“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Kami akan fokus memastikan produksi nasional tetap kuat dan petani terlindungi,” tegasnya.
Johan juga menyoroti pentingnya stabilitas harga di tingkat produsen. Ia meminta pemerintah memastikan optimalisasi peran Bulog dalam menyerap gabah petani agar harga tetap terjaga dan tidak amblas akibat sentimen pasar.
Menurutnya, kebijakan pangan tidak boleh hanya berorientasi pada hubungan dagang internasional, tetapi harus berpijak pada kepentingan rakyat. Ia mengingatkan bahwa petani adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional yang harus mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha.
“Petani membutuhkan kepastian. Jika produksi sedang bagus, serapan harus maksimal dan harga harus dijaga. Jangan sampai ada kebijakan yang justru menimbulkan kekhawatiran di tengah musim panen,” ujarnya lagi.
Di tengah dinamika perdagangan global, Komisi IV DPR RI memastikan akan mengawal ketat setiap kebijakan yang menyangkut komoditas strategis. Johan menegaskan, pengawasan berbasis data dan kepentingan nasional menjadi kunci agar stabilitas pangan tetap terjaga.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa perlindungan petani bukan sekadar isu sektoral, melainkan fondasi kedaulatan bangsa. “Produksi nasional harus menjadi prioritas. Impor hanya boleh menjadi pilihan terakhir, bukan kebijakan rutin,” pungkasnya.
