ByKlik.com | Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) secara resmi mendorong penguatan konsep maskulinitas positif sebagai langkah strategis melindungi anak laki-laki dari kekerasan berbasis gender. Upaya ini dilakukan guna mematahkan konstruksi sosial keliru yang selama ini memberikan tekanan psikologis berat bagi anak laki-laki.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menekankan bahwa anggapan tradisional mengenai laki-laki yang harus selalu kuat tanpa celah kerentanan justru membahayakan kesehatan mental mereka. Menurutnya, anak laki-laki memiliki hak yang sama untuk memiliki ruang aman dalam mengekspresikan emosi.
“Selama ini penguatan psikologis sering lebih difokuskan kepada anak perempuan, sementara anak laki-laki dipersepsikan sebagai pihak yang selalu kuat. Padahal, laki-laki juga manusia yang memiliki emosi dan berhak merasa sedih, takut, serta membutuhkan dukungan,” ujar Arifah saat membuka kegiatan Boys Training & Capacity Building di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Urgensi perlindungan ini didukung oleh data statistik yang menunjukkan angka kerentanan yang signifikan bagi anak laki-laki. SIMFONI-PPA (2025) mencatat lebih dari 6.000 anak laki-laki menjadi korban kekerasan berbasis gender. Sementara itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan prevalensi kekerasan seksual terhadap anak laki-laki mencapai 8,34 persen, angka yang hampir setara dengan anak perempuan.
Arifah menjelaskan bahwa stigma maskulinitas yang kaku sering kali membuat korban memilih untuk bungkam. “Stigma bahwa laki-laki harus selalu mandiri dan menahan emosi justru membebani anak laki-laki. Banyak persoalan dipendam sendiri dan berisiko berdampak pada kesehatan mental serta perilaku sosial,” jelasnya.
KemenPPPA menegaskan bahwa perlindungan dan pendampingan harus diberikan secara setara tanpa pemisahan peran yang kaku. Konsep maskulinitas sehat yang diusung mengajak remaja laki-laki untuk berani menunjukkan empati dan mencari bantuan saat mengalami kendala psikologis.
Dalam mencapai tujuan tersebut, sekolah diposisikan sebagai garda terdepan. Menteri Arifah menyoroti peran strategis guru, khususnya guru Bimbingan Konseling (BK), untuk menjadi pendamping yang inklusif bagi siswa yang mengalami tekanan atau indikasi kekerasan.
Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada ECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism) Indonesia melalui program Boys Initiative: Breaking the Silence. Perwakilan Youth Group ECPAT Indonesia, Najwa Athifa Rianja, menyebutkan bahwa program ini bertujuan membangun pemahaman maskulinitas yang lebih sehat melalui berbagai media kreatif seperti pameran seni dan ruang diskusi. []
