Byklik.com | Jakarta – Meningkatnya frekuensi banjir, longsor, dan abrasi yang merusak permukiman warga di berbagai daerah menjadi gambaran nyata krisis iklim yang kian memburuk di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, kalangan orang muda menilai penanganan krisis iklim masih didominasi solusi palsu yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
Kekhawatiran itu disampaikan sejumlah aktivis muda yang menilai berbagai kebijakan dan pendekatan teknokratis justru memberi ruang bagi korporasi untuk tetap menjalankan praktik bisnis berbasis energi fosil dan eksploitasi sumber daya alam.
Fathan Mubina (25), Geographic Information System Analyst dari Trend Asia, menyebut solusi palsu sebagai bentuk distraksi yang menyesatkan publik. Menurutnya, solusi tersebut kerap dibungkus dengan jargon teknologi dan janji pengurangan emisi, namun tidak menghentikan kerusakan lingkungan yang terjadi di lapangan.
“Solusi palsu memberi jalan bagi korporasi untuk terus menghasilkan emisi dan merusak hutan, sementara krisis iklim terus diabaikan,” ujar Fathan dalam rilisnya, Kamis, 18 Desember 2025.
Ia mencontohkan sejumlah skema seperti pasar karbon, debt swap, Carbon Capture and Storage (CCS), hingga Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap persoalan nyata di wilayah pesisir utara Jawa, seperti banjir rob, intrusi air laut, dan penurunan muka tanah di Demak, Jepara, Pekalongan, Semarang, hingga Cirebon.
“Ratusan hektare lahan pertanian hilang dan ribuan keluarga terpaksa direlokasi. Namun solusi-solusi itu tidak menghentikan penyebab utamanya,” katanya.
Fathan menambahkan, pendekatan berbasis pasar hanya akan efektif jika disertai pembenahan kebijakan struktural, termasuk penghentian perambahan hutan, perampasan tanah adat, serta pembangunan yang merusak ruang hidup masyarakat.
Senada dengan itu, Koordinator Climate Rangers (CR) Indonesia, Ginanjar Ariyasuta (26), menegaskan bahwa krisis iklim merupakan persoalan antargenerasi yang menuntut penurunan emisi secara cepat dan nyata.
“Kita sedang berada dalam kondisi krisis. Solusi palsu hanya memindahkan beban transisi ke generasi mendatang,” ujar Ginanjar.
Ia menilai solusi berbasis pasar dan teknologi sering terlihat menarik, namun tidak menghasilkan penurunan emisi yang signifikan.
Ginanjar juga menyoroti dampak krisis iklim terhadap komunitas paling rentan, seperti masyarakat adat dan masyarakat pesisir yang terus kehilangan ruang hidup akibat abrasi, banjir rob, dan aktivitas industri berbasis energi fosil.
Di tengah kondisi tersebut, berbagai komunitas orang muda di daerah mulai mengorganisir diri. Fathan menyebut sejumlah kelompok seperti Asihkan Bumi di Sukabumi, KARBON di Cirebon, Lembaga Pers Mahasiswa Al Fikr di Paiton, serta Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) yang aktif menyuarakan penolakan terhadap kebijakan dan proyek yang dinilai merusak lingkungan.
Di Mentawai, Formma menolak penerbitan izin baru Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), sementara Asihkan Bumi dan KARBON menentang kebijakan co-firing biomassa yang dinilai berisiko memperparah deforestasi.
“Gerakan ini tumbuh dari komunitas dan berangkat dari pengalaman langsung masyarakat terdampak,” ujar Fathan.
Ginanjar menegaskan, penguatan gerakan orang muda menjadi kunci dalam menghadapi krisis iklim. “Hanya masyarakat yang terorganisir yang mampu melawan kekuatan modal yang terorganisir,” katanya.
Menurut para aktivis, meningkatnya intensitas bencana menjadi peringatan bahwa waktu untuk bertindak semakin terbatas. Mereka menilai solusi palsu hanya akan menunda penyelesaian krisis dan memperpanjang penderitaan masyarakat.
“Suara orang muda bukan sekadar kritik, melainkan tuntutan agar generasi mendatang tetap memiliki bumi yang layak dihuni,” pungkas Ginanjar.***
