ByKlik.com | Lhoksukon — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor selama 14 hari ke depan, berlaku hingga Senin, 22 Desember 2025. Perpanjangan status ini ditetapkan menyusul kerusakan parah pada infrastruktur dan sektor pertanian di wilayah tersebut.
Keputusan perpanjangan status Tanggap Darurat disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, usai memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Bencana bersama Forkopimda dan instansi terkait di Pendopo Bupati, Lhokseumawe, pada Senin (8/12).
Dalam rapat evaluasi tersebut, Ayahwa, sapaan akrab bupati, menyampaikan bahwa bencana banjir dan longsor telah menimbulkan kerusakan signifikan. Kerugian terparah terjadi pada sektor pertanian dan perikanan, serta infrastruktur vital.
Data kerusakan yang disoroti oleh Ayahwa mencakup 14.509 hektare lahan persawahan gagal tanam, 10.653 hektare tambak tertimbun lumpur, dan hilangnya beberapa titik irigasi serta tanggul yang jebol.
“Kerusakan infrastruktur vital, khususnya perbaikan irigasi, memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat karena adanya keterbatasan kewenangan daerah,” ungkapnya.
Terkait respons penanganan, ia memastikan bahwa bantuan logistik dari Pemerintah Daerah telah disalurkan “secara cepat, tepat sasaran, dan merata” melalui unsur Muspika kepada Geuchik dan dapur umum di seluruh wilayah terdampak.
Untuk mempercepat proses pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Bupati memberikan sejumlah instruksi tegas kepada instansi terkait.
PLN diminta untuk segera mempercepat perbaikan jaringan listrik di wilayah terdampak. Pertamina dan pihak terkait diperintahkan untuk mempercepat distribusi gas Elpiji hingga ke pelosok gampong dan menambah stok BBM untuk memudahkan akses energi masyarakat.
“Saya mengajak seluruh unsur Forkopimda dan relawan untuk bersinergi dan bekerja sama mempercepat proses pemulihan serta memastikan masyarakat mendapatkan layanan terbaik,” ajak Ayahwa.
Minta Dukungan Pusat
Bupati menyebut, perpanjangan status Tanggap Darurat ini merupakan langkah untuk memastikan upaya penanganan dan pemulihan dapat berjalan optimal.
“Kami meminta Pemerintah Pusat untuk segera merespons kebutuhan bantuan perbaikan rumah warga dan infrastruktur yang rusak parah akibat banjir,” ucap Bupati Ayahwa.
Rapat evaluasi ini dihadiri oleh Plt. Sekda Aceh Utara, Ketua Komisi I DPRK Aceh Utara, Dandim 0103/Aceh Utara, Kapolres Lhokseumawe, perwakilan Kapolres Aceh Utara, Kepala OPD, serta perwakilan dari Pertamina, PLN, BNPB, dan BMKG Malikussaleh, serta para Camat se-Kabupaten Aceh Utara. []
