ByKlik.com | Jakarta — Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Provinsi Aceh berada dalam kondisi surplus beras yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak ada alasan logis bagi pihak mana pun untuk melakukan impor beras, apalagi secara ilegal.
Penegasan ini disampaikan menyusul insiden penyegelan 250 ton beras ilegal di Pelabuhan Sabang, Aceh pada Minggu (23/11/2025).
Mentan Amran menjelaskan bahwa sejak laporan awal mengenai beras ilegal diterima, ia langsung berkoordinasi dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Koordinasi ini didasarkan pada data yang secara kuat menunjukkan posisi surplus pangan provinsi tersebut.
Berdasarkan neraca pangan, ketersediaan beras di Provinsi Aceh mencapai 1,35 juta ton dengan total kebutuhan sebesar 667,7 ribu ton. Kondisi ini menghasilkan surplus yang sangat besar, yakni 871,4 ribu ton.
Bahkan, Sabang—sebagai daerah pulau dengan keterbatasan lahan—tetap mencatat surplus. Ketersediaan beras Sabang mencapai 5.911 ton dengan kebutuhan 4.940 ton, menghasilkan surplus sebesar 970 ton.
“Aceh itu surplus beras. Sabang juga surplus. Jadi tidak ada alasan logis untuk melakukan impor,” tegas Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (23/11).
Menurut Mentan, impor beras yang dilakukan ini jelas bertentangan dengan logika dasar pengelolaan pangan. Ia segera menghubungi sejumlah pihak, termasuk Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, dan Menteri Perdagangan.
Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang diterbitkan oleh pemerintah pusat terkait kasus ini. “Begitu laporan masuk, saya langsung hubungi Gubernur Aceh dan instruksikan aparat bergerak cepat tangani,” ujarnya.
Mentan Amran juga menekankan bahwa secara nasional, kondisi pangan Indonesia saat ini berada pada titik terkuat. Produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton berdasarkan data BPS. Sedangkan stok beras pemerintah di Bulog telah menembus 3,8 juta ton, yang diklaim sebagai angka tertinggi sepanjang sejarah.
Dengan situasi pasokan yang stabil dan kuat ini, Mentan menilai upaya memasukkan beras ilegal bukanlah tindakan yang didorong oleh kebutuhan, melainkan pelanggaran yang merugikan petani dan melemahkan stabilitas pangan nasional.
“Saya minta semua pihak berdiri membela kepentingan petani kecil. Jangan impor saat beras kita banyak dan saat petani sedang mulai masa tanam. Itu mendholimi petani. Negara wajib hadir melindungi mereka,” tegasnya.
Kejanggalan Prosedur Impor
Amran turut mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pengajuan impor. Risalah rapat koordinasi pada 14 November menunjukkan bahwa permohonan impor telah ditolak, namun ironisnya, izin dari negara asal justru terbit lebih dulu. Hal ini mengindikasikan adanya tindakan yang tidak mengikuti prosedur resmi dan berpotensi melibatkan kepentingan tertentu.
Pemerintah kini berkomitmen menelusuri kemungkinan kasus serupa di wilayah lain, termasuk Batam. Mentan Amran menegaskan bahwa segala bentuk penyelundupan pangan akan ditindak tanpa kompromi. Ia juga menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga harga, melindungi petani, dan memastikan Indonesia tetap berada di jalur menuju swasembada pangan.
“Ini peringatan keras. Jangan coba-coba memasukkan beras ilegal. Kita sedang berada pada jalur swasembada dan tidak boleh diganggu,” tutupnya []
