Berita Utama

Menkeu Rombak Pimpinan DJP Jakut Usai Penangkapan KPK

Avatar
×

Menkeu Rombak Pimpinan DJP Jakut Usai Penangkapan KPK

Sebarkan artikel ini
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa melantik empat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kamis 22 Januari 2026. [Foto: Kemenkeu]

Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik empat pejabat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul pergantian pimpinan setelah kasus penangkapan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelantikan yang berlangsung Kamis, 22 Januari 2026 tersebut menetapkan Untung Supardi sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara, menggantikan pejabat sebelumnya. Selain itu, Gorga Parlaungan dilantik sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara, serta Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda.

Baca Juga  Mentan Tegaskan Pejabat Gagal Target Swasembada Pangan Akan Dicopot

Dalam sambutannya, Menkeu menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

“Saudara bukan menggantikan kursi, tetapi mengambil alih kepercayaan negara dan rakyat. Kepercayaan itu mahal dan bisa runtuh hanya karena satu kesalahan,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan, integritas aparatur pajak menjadi kunci utama menjaga marwah Kementerian Keuangan, terutama di tengah sorotan publik terhadap institusi perpajakan.

“Satu orang yang menyimpang bisa merusak kerja ribuan orang. Pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangan akan dikenakan sanksi keras,” tegasnya.

Baca Juga  Menkeu: Indonesia Emas 2045 Digeber Tiga Mesin Pertumbuhan

Menkeu juga meminta pejabat yang baru dilantik segera bekerja, melakukan konsolidasi internal, serta memastikan organisasi bergerak efektif untuk mengamankan target penerimaan negara.

Di tengah tekanan kerja dan ekspektasi publik yang tinggi, Purbaya mengingatkan para pejabat untuk tidak gentar menghadapi tekanan atau intervensi.

“Harapan masyarakat ada di pundak Saudara. Pengawasan juga berjalan. Pilihannya jelas, jaga amanah atau minggir,” pungkasnya.