ByKlik.com | Jakarta – KBRI Phnom Penh mencatat lonjakan tajam laporan Warga Negara Indonesia (WNI) yang keluar dari sindikat penipuan daring di Kamboja, dengan total 1.440 aduan diterima selama 16–20 Januari 2026.
Dikutip dari portal resmi Kemenlu (kemlu.go.id) pada Rabu, 21 Januari 2026 disebutkan hingga Selasa kemarin pukul 21.00 waktu setempat, arus kedatangan WNI ke KBRI masih terus berlangsung. Gelombang terbesar terjadi pada Senin, 19 Januari 2026, ketika 520 WNI melapor dalam satu hari. Angka tersebut melampaui rata-rata penanganan kasus sepanjang 2025 yang mencapai 5.008 kasus dalam satu tahun.
KBRI menilai tren ini dipicu meningkatnya penindakan aparat hukum Kamboja terhadap jaringan penipuan daring lintas negara. Kondisi tersebut mendorong banyak WNI keluar dari lokasi kerja ilegal dan mencari perlindungan ke perwakilan RI.
Sebagian besar WNI yang melapor menghadapi persoalan keimigrasian serius, terutama tidak memiliki paspor serta tinggal di Kamboja tanpa izin yang sah. Untuk memitigasi risiko hukum dan kemanusiaan, KBRI mempercepat pendataan, asesmen, serta penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) secara massal.
KBRI juga memastikan penanganan kesehatan bagi WNI yang sakit dengan merujuk mereka ke fasilitas medis setempat. Pada 20 Januari 2026, empat WNI tercatat telah kembali ke Indonesia secara mandiri.
Dalam rangka percepatan pemulangan, KBRI Phnom Penh memperkuat koordinasi dengan otoritas Kamboja, termasuk kepolisian dan imigrasi. Saat ini tengah difinalisasi mekanisme keringanan denda overstay serta percepatan penerbitan exit permit bagi WNI.
KBRI mengimbau WNI yang telah keluar dari lokasi penipuan daring dan masih berada di wilayah Kamboja untuk segera melapor guna memperoleh bantuan kekonsuleran dan fasilitasi kepulangan. WNI juga diminta waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan KBRI Phnom Penh.
KBRI menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pelindungan WNI serta memastikan proses pemulangan ke tanah air berlangsung aman, tertib, dan secepat mungkin, sebagai bagian dari mitigasi terhadap praktik eksploitasi pekerja migran dalam jaringan kejahatan siber lintas negara.
